Adakah Film yang Jogja Banget?

Gengs...

Kota seperti Jogjakarta disandera banyak streotipe menyebalkan yang melahirkan banyak ukuran lalu membatasi kreativitas. Di arena permusikan, istilah Jogja Invasion yang diperkenalkan media saat banjirnya band-band Jogja ke industri musik awal 2000an membidani nilai-nilai baru. Jogja Sound contohnya. Banyak kalangan bilang gaya permusikan di Yogyakarta itu beda dengan kota lain. Ada ciri khasnya, meski sampai sekarang ciri itu terlampau abstrak didefinisikan.

Kabar buruknya ya ada band-band yang dituduh nggak Jogja banget gara-gara bikin karya yang jauh dari rasa kira-kira itu. Tuduhan macam, 'ini musiknya nggak Yogya banget' atau 'Jakarta banget deh' masih beredar.

Di film kurang lebih begitu. Banjirnya film-film bikinan sineas pasca reformasi sampai sekarang juga melahirkan streotipe itu. Ada film yang disebut Jogja banget. Penelitian Dominic Strinati, sosiolog University of Leicester dalam 'Popular Culture' sedikit menjawab sebab kenapa streotipe itu bisa tersemat. Dominic menuliskan bahwa budaya pop adalah lokasi pertarungan nilai-nilai yang terbentuk dan beredar di masyarakat. Film sebagai produk budaya populer, merekam nilai-nilai yang beredar sekaligus mengendap di kepala sineas.

Kenapa bisa mengendap? Ya karena sineas juga individu yang tumbuh karena nilai-nilai itu. Nah di lain sisi, sineas punya referensi atau pengalaman di luar nilai yang beredar. Misalnya saja referensi dalam pembuatan film sehingga pandangan yang lahir di luar komunitas sosialnya turut hadir dalam film yang dibuat. Sutradara, penulis skenario, sekaligus produser Ifa Isfansyah coba mengumpulkan fragmen-fragmen yang melahirkan streotipe itu.

Ifa bilang fragmen pertama yang kerap hadir adalah cara sineas menyampaikan cerita. Khas banget cara turur di Jogja yang lambat, alur juga bertempo lambat. Lalu cerita yang ditampilkan nggak jauh dari kehidupan desa, kompleks perumahan, kampung dan lain sebagainya. Musiknya juga merefleksikan mood sesuai visual yang ditonjolkan.

"Tapi sebenarnya ada benturan. Misal, teman-teman yang mahasiswa yang membat film di generasi setelah saya. Kalau di generasi saya kelihatan itu dari mana nilai lain itu hadir. Kami lebih nyaman cari referensi pembuat film Asia. Pas zaman belum ada festival, referensi itu kami dapatkan di rental VCD. Nah, setelah muncul film festival kita lebih nyaman menonton film-film di luar itu," kisah Ifa.

Dyna Herlina, peneliti, akademisi, sekaligus penulis buku "Krisis dan Paradoks Film di Indonesia punya temuan lain tetang film yang disebut Jogja banget itu. Dyna bilang ada kesamaan dari sekian banyak film berlatar belakang dan sosial Jogja dalam tujuh tahun terakhir terutama yang diproduksi institusi perpanjangan tangan negara. Konflik dalam alur cerita nggak dipertentangkan dengan tajam. Tensinya nggak tinggi. Banyaknya kesamaan itu melahirkan streotipe tentang film bikinan anak-anak Jogja.

"Konflik diselesaikan secara manusiawi. Caranya? Tidak menyalahkan, kedua belah pihak memberikan kontribusi kesalahan atau solusinya diberikan pada pihak ke-3. Penyelesaian (konflik) dibuat Jogja banget: harmonis. Konflik tujuannya mengembalikan keharmonisan, bukan menyelesaikan masalah,” beber akademisi yang melahirkan Rumah Sinema bareng kawan-kawannya itu.

Selalu ada orang-orang yang berupaya memecah streotipe yang telah membatu. Ifa juga punya contohnya. Dia menyebut Anggi Noen yang beberapa kali membuat film eksperimental sebenarnya adalah salah satu cara memisahkan diri dari streotipe itu. Ifa pada akhirnya juga berani bilang kalau mau disebut Jogja banget berarti sineas maupun filmnya belum mendapat perspektif dari kultur sinema yang lain.

"Defaultnya Jogja itu apa, Gandrik misalnya. Itu tuh refleksikan dari sana. Saya menunggu sesuatu yang sangat menceritakan sesuatu yang sangat dari Jogja dengan bahasa visual yang ditabrakkan. Kalau saya itu, yang paling saya support adalah keberagamannya aja," pungkas Ifa

Read More

Gaya Konflik dalam Perfileman Bikinan Dinas

Gengs...

Satu-satunya yang dipunyai orang kecil di luar pagar istana sejak negara ini terbagi dalam banyak kekuasaan feodal adalah amarah. Namun orang-orang kecil itu baru bisa mengeluarkan amarah, yang cenderung bar-bar karena telah mengendap lama, sejak Geng Rengasdengklok memaksa Sukarno dan kawan-kawan mengibarkan bendera. Sebelum itu? Bah, mereka lahir tanpa lidah. Dipampas mimpi-mimpinya. Anak petani ya nyawah saja. Perempuan pelengkap para priyai, serupa keris kritik Pramoedya Ananta Toer dalam "Gadis Pantai".

Tepat setelah proklamasi dibacakan, orang-orang bersorak. Mereka merasa bebas dari belenggu yang terpasang sejak ratusan tahun silam. Mereka bisa berdiri dengan kaki sendiri. Bebas mau ngapain saja di tanah sendiri. Sorak itu, bercampur dengan amarah yang makin mendidih. Mereka tidak pernah lupa bagaimana para priyai, arsitokrat, Belanda, dan Jepang memperlakukan mereka seperti binatang. Revolusi sosial terjadi, mengingatkan pada pembantaian dan perang panjang yang kita kenal sebagai Geger Pecinan.  

para bangsawan dan pejabat pamong praja dibantai karena dianggap mendukung penjajah. 140 orang dibunuh, di antaranya begawan sastra Amir Hamzah. Sekitar akhir 1945 meletus kekerasan di Tegal, Pekalongan, dan Brebes. Sejarawan mencatat peristiwa itu sebagai Revolusi Tiga Daerah. Raden Ayu Kardinah, adik kandung Kartini dipakaikan karung goni lalu diarak karena dendam massa terhadap status keluarga. Pembangkangan bersenjata menunggangi kepercayaan terhadap ramalan Sang Ratu Adil muncul di mana-mana.

Ganti rezim, amarah itu belum reda. Peristiwa Lima Belas Januari (Malari) contohnya. Demonstrasi besar-besaran itu mengubah wajah Orde Baru (Orba) menjadi bengis.

Gengs..

 

Ngomong-ngomong Orba, rezim itu punya pola pikir canggih banget. Mereka tahu kebengisan hanya akan mendatangkan amarah orang kecil. Pemberontakkan atau pembangkangan harus bisa dideteksi sedini mungkin. Keluh kesah orang kecil seperti sisa kunyahan kacang yang masuk ke lubang gigi: harus segera disingkirkan. Artinya konflik diminimalisir, tidak hanya menggunakan senjata dan granat, melainkan juga lewat cara-cara lembut. Misalnya lewat institusi pendidikan seperti sekolah dan acara-acara televisi macam Kelompencapir yang banjir gimmick.

Di Yogyakarta, produksi wacana antikonflik itu menyatu dengan budaya gagasan, contohnya pitutur atau wiwarah. Budaya gagasan ini sudah sukses membentuk perilaku dan cara pandang masyarakat Yogyakarta sejak Kraton masih menjadi episentrum pemerintahan. Pitutur atau wiwarah yang mulanya mendekam di dalam lingkungan para bangsawan menyebar ke luar dinding Kraton. Penelitian Abdul Muhaimin, anggota Dewan Kebudayaan Yogyakarta (DKY) dalam Jurnal Sosiologi yang diterbitkan Universitas Indonesia (UI) Vol. 15 Juli 2010 ngomongin itu di mana narasi-narasi kecil ini tumbuh di luaran kehidupan Kraton yang tidak pernah dilirik sebelumnya.

Artinya masyarakat Yogyakarta sudah akrab dengan narasi-narasi yang Orba kembangankan untuk membentuk keteraturan. "Pitutur atau wiwarah mulanya produk elite kerajaan Jawa (Mataram) tempo dulu yang selalu dihempaskan pada pusaran konflik antar-kerajaan dan intra-kerajaan, yang kemudian melahirkan local wisdom yang berbentuk piturur atau wiwarah-wiwarah yang menjurus pada terwujudnya kedamaian," katanya.

Sejumlah film bikinan para sineas Jogja merekam 'warisan' yang mengendap dalam kepala orang-orang lalu menjadi nilai budaya yang sukses besar mengatur perilaku itu. Para peneliti juga Gengs. Dyna Herlina, contohnya. Akademisi sekaligus peneliti film menemukan bahwa banyak film yang dibikin sineas, terutama bikinan Dinas tidak mengedepankan konflik. Dalam banyak film yang ia teliti medio 2014 sampai sekarang, konflik tidak dipertentangkan dengan sangat tajam dalam alur cerita.

"Konflik diselesikan dengan manusiawi. Caranya, tidak meyalahkan, kedua belah pihak memberikan kontribusi kesalahan atau solusinya diberikan pada pihak ketiga. Ada penyelesaian masalah yang Yogya banget. Situasinya dibuat harmonis, konflik tujuannya mengembalikan keharmonisan bukan menyelesaikan masalah," beber Dyna Herlina.

Kekhasan lainnya adalah tokoh dan penokohan. Hampir semua film yang dibiayai Dinas karakternya punya tokoh utama orang biasa. Nggak kaya. Nggak pinter banget, dan jauh dari kekuasaan. Mereka mengambil cerita dari orang biasa, desa, ibu-bu, dan lain sebagainya. Pitutur, wiwarah, dan nilai-nilai yang disebarkan Orba adalah solusi dalam menyudahi konflik. Dua hal itu menciptakan streotipe sendiri tentang dunia perfileman Yogyakarta. Yogya dinilai punya gaya sendiri, kekhasan sendiri.

"Orang-orang Yogya senang nonton filmnya sendiri. Mereka haus gitu dengan representasi lokal. Cerita yang mencerminkan diri mereka sendiri. Kenapa bisa ada yang menyebut Yogya banget? Mungkin karena apa yang diceritakan dalam film ya mereka banget. Guyon atau situasi yang Yogya banget," sambung penulis "Krisis dan Paradoks Film Indonesia" dan "Pembuat Film Yogyakarta (2015)" itu.

Link source: http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/viewFile/4860/3361

Read More

Tubuh-tubuh di Bioskop

Gengs..

Industri perfileman, khususnya saat bicara bioskop adalah sejarah gelap. Banget. Peteng. Orang miskin dari waktu ke waktu dilarang nonton bioskop. Bioskop itu bukan sekadar tempat nonton film. Di sana satu dari sekian tempat untuk mengklasifikasikan tubuh secara sosial dan ekonomi. Tubuh dipaksa patuh (udah galak belum?). Tubuh ditempatkan sesuai nominal. Membayar Rp50 ribu dengan Rp80 ribu untuk menonton film serupa itu beda.

Jurnalis sekaligus penulis, Alwi Shahab, menemukan fakta gelapnya sejarah bioskop dalam buku "Saudagar Baghdad dari Betawi". Di era kolonial, bioskop dibagi sesuai tempat menonton yakni kelas balcon, loge, stalles, dan kelas I. Ada juga bioskop yang membagi stratanya menjadi kelas I, II, dan II. Setiap bioskop memegang prinsip seperti ini, semakin jauh tempat duduk dari layar, maka harga karcis akan semakin mahal.

Sukarno, hanya mampu menonton di belakang layar kala itu. Misbach Yusa Biran dalam "Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa" mencatat kolonial punya istilah 'kelas kambing' untuk para pribumi. Tempat di mana Sukarno nonton itu contohnya. Pebisnis era kolonial juga menciptakan kelas sesuai bangunan. Ada bioskop yang khusus untuk orang Eropa saja. Bioskop Deca Park di Batavia atau Alhambra di jantung kota Jogja. Kelas-kelas ini tergantung lokasi gedung dengan keadaan ekonomi masyarakat sekitar.

Dua catatan itu memperlihatkan bahwa bioskop di era kolonial banyak berdiri di dekat pusat kekuasaan, dalam hal ini kantor pemerintahan. Sementara bagi orang-orang di pelosok, perkenalan dengan bioskop terjadi ketika kedatangan Jepang. Divisi Barisan Gambar Hidoep tentara Jepang keliling kampung dan dusun menyuguhkan tontonan gratis bermodal sebuah layar lebar dan pengeras suara di lapangan yang sudah ditentukan.

Cara-cara Jepang ini diadopsi para pengusaha setelah kemerdekaan. Sementara bioskop-bioskop di dekat pusat pemerintahan jadi alat propaganda Sukarno dan kawan-kawan. Tubuh, sekali lagi tidak menemukan kebebasannya. Tubuh rakyat dipaksa mengikuti ideologi yang sama sekali tak pernah mereka rasakan dampaknya.

Pasca 1965, industri perfileman bisa dikatakan hancur. Perampasan kuasa berdampak negatif bagi perfileman. Untuk mengisi kekosongan, Orba membuka keran impor selebar-lebarnya. Bioskop kala itu dipenuhi film-film Amerika. Bioskop drive-in membuka peluang bisnis baru yang sayangnya hanya bisa dinikmati orang-orang berduit. Pertengahan 80an jaringan bioskop mulai terbentuk. Cinema XXI, The Premiere, Cinema 21 contohnya. Harga karcisnya terjangkau, khususnya untuk orang-orang tertentu.

Usai melewati periode gelap, perfileman Indonesia mulai bergairah pasca reformasi. Film-film lokal kembali dilirik, barangkali penonton juga mulai bosan dengan suguhan sinetron dan telenovela di televisi. Mungkin juga mereka rindu dengan film yang dekat dengan mereka. Di sisi lain produksi film independen (yang diproduksi sendiri dengan alat-alat kustom) meningkat, terutama di Jogja. Film-film pendek bermunculan bersamaan dengan ruang-ruang pemutaran alternatif yang diakhiri diskusi.

Tahun 2001, Kelompok Belajar Bikin Film (KBBF) turut meramaikan skena perfileman di Jogja. Pertumbuhan ruang di sekitar cukup menarik tetapi mereka tak mau latah. Dengan keterbatasan referensi dan alat, mereka nekad bikin film lalu memperkenalkannya di bioskop. Judulnya "Video Cinta (Pak Pos Tolong Antarkan Bibirku) untuk kali pertama sebelum menggelar pemutaran di BPA Sekip akhir April 2001. Kala itu jaringan-jaringan bioskop menutup peluang para sineas untuk memperkenalkan karya mereka dengan alasan komersil. Maka KBBF membuat antitesis bahwa film komersil yang dibikin kelompok kecil juga bisa tayang di bioskop dan ruang-ruang yang dekat dengan rakyat.

"Apakah film Indonesia bisa hadir di bioskop ya itu yang kami usahakan. Kami memilih bioskop untuk memperkenalkannya karena bioskop kala itu hanya memutar film Indonesia yang kelas B. Erotis begitu. Terus kami putar di  kampus karena keinginan membuka ruang alternatif saja biar masyarakat bisa mengakses film dengan cara yang paling gampang," beber Agus Rochmad a.k.a Cosu sutradara "Video Cinta".

Bagaimana KBBF membuat film adalah sederet keajaiban sekaligus heroisme. Mereka saat itu berstatus sebagai mahasiswa dengan tingkat ekonomi rendah. Mau nyewa CD ke rental untuk referensi saja tidak kuat. Acuan pembuatan ya film populer yang tayang di televisi seperti 'Natural Born Killer' garapan Quentin Tarantino, Srimulat, dan sinetron.

"karena saat itu era TV sangat kuat. Memengaruhi semuanya. Kalau kita perhatikan, dialog maupun gerak ya dipengaruhi TV. Rujukannya ya TV banget. Hanya berdasar ingatan saja bikinnya. Sejak awal kami nggak pernah menyasar festival karena sudah banyak yang berpikir ke sana. Tujuan kami komersil dan cari uang karena tidak setiap orang harus jadi Sukarno," sambung Doni Kus.

Koran Bernas, edisi 24 April 2001 sempat mencatat gerakan KBBF dalam mempromosikan filmnya tersebut. Sang sutradara, tulis Bernas, memastikan bahwa tidak akan ada lagi kesalahan teknis penyebab kegagalan putar di UNY 7-8 April lalu. Doni Kus dan Cosu ingat sekali pemutaran perdana di UNY itu kacau balau. Film berformat super VHS itu gagal putar karena belum terender padahal penonton sudah menyesaki ruang pemutaran. Beruntung kala itu waktu berpihak pada tiap kepala yang datang sehingga berkontemplasi bukan hal aneh.

"Di pemutaran kedua, di Sekip UGM film sukses diputar meski kami tidak untung sama sekali. Malah uang dari karcis parkir lebih banyak dari pemutaran. Tetapi di sanalah semangatnya, kami ingin film bisa dekat dengan semua orang," tandas Cosu.

Yang pokok dalam momentum 21 tahun lalu itu sebenarnya bukan untung rugi melainkan pertemuan para tubuh dalam ruang pemutaran yang tak terikat kelas. Sementara mereka yang dalam bioskop dilarang untuk menyilangkan kaki atau selonjoran saat menyaksikan Rangga dan Cinta bertengkar karena puisi.

Read More

Beda Cara Survive di Perfileman Jogja, Nggak Masalah sih

Komunitas, kolektif, maupun ruang-ruang baru yang muncul pasca reformasi bermetamorfosis. Ada yang menjadi rumah produksi, festival, EO, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan itu tidak memperlemah ekosistem perfileman Jogja. Perubahan itu menguatkan sekaligus memperkaya predikat Jogja sebagai kota seni di mata dunia. Perubahan itu juga semacam retrospeksi padat bahwa Jogja berisi para pegiat yang enggan tergilas zaman.

Bagaimana wajah baru itu bertahan di tengah gempuran zaman, apalagi di era digital, saat tiap orang dituntut berpikir cepat di tengah ruang-ruang digital adalah persoalan lain. Apalagi saat pandemi yang memperlambat perputaran uang produksi dalam berkesenian. Strategi untuk bertahan hidup pun sendiri-sendiri. Nggak ada yang salah sih selama tidak melanggar hukum.

Ada yang mendekat ke lingkar kekuasaan agar mendapat akses ekonomi, politik, dan sosial untuk memperpanjang napas lembaga. Beberapa menggantungkan harap ke yayasan swasta maupun luar negeri agar mampu meneruskan rencana. Sementara beberapa rupa lain menghadapi realita sesuai kemampuan tetapi tidak menepikan berbagai kemungkinan, dengan kata lain meminjam semangat stoik untuk menjalankan tiap misi yang disepakati.

Festival Film Pelajar Jogja (FFPJ) satu di antara ruang penting dalam perfileman Jogja. Ruang belajar berpikir kritis yang mencuri perhatian sejak kali pertama memancang nama ini punya gaya yang cenderung sederhana sekaligus mengedepankan ikhtiar. Para perintis FFPJ menyisihkan uang pribadi dari kerja-kerja lain agar festival yang menjadi ruang silaturahmi para pegiat film yang masih duduk di bangku sekolah itu tetap berjalan. Para peserta yang mengikuti festival juga banyak membantu dengan membeli tiket atau merch. Mereka memahami betul FFPJ adalah ruang yang harus dirawat bersama.

"Tetapi kami juga tidak menepikan berbagai kemungkinan misalnya ada sponsor. Kalau soal sponsor ini kami lebih banyak barter sebenarnya, dia punya apa kami punya apa. Misalnya saja seperti yang terjadi belakangan ini kami didukung sama salah satu kampus yang mempersilakan kami menggunakan fasilitas untuk menghelat festival," beber Tomy Taslim, salah seorang perintis FFPJ.

Sejak penyelenggaraan pertama di tahun 2010, FFPJ kental dengan suasana silaturahmi, belajar bersama, dan berbagi. Festival nggak hanya diisi dengan pemutaran film saja. Para pelajar yang kebanyakan masih bergulat dengan dunia SMA, guru-fasilitator, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul, berkenalan, saling bertukar pengetahuan, serta berdialog. Sederet program yang dibuat dalam festival punya satu tujuan: membingkai pelajar agar berpikir kritis.

12 tahun mereka melakukan kerja-kera kebudayaan. Sepanjang itu, gengs, yang paling keren dari FFPJ adalah mereka nggak terjebak dalam sistem sosial di Jogja seperti lahirnya perilaku feodal. Artinya mereka nggak berpikir tentang ukuran-ukuran film harus begini atau begitu. Nggak peduli sebesar apa pencapaian sehingga minta dihormati setelah meninggalkan jejak kebudayaan yang cukup penting bagi sineas muda wabil khusus para pelajar.

"Kami enggak tahu bagaimana pencapaiannya, yang penting menghidupi ruang ini agar bisa terus digunakan bersama. Jogja itu asyik sebenarnya, kita bisa bebas tanpa beban bikin film. Nggak harus ada ukuran-ukuran harus begini atau seperti film itu. Soal adanya circle tertentu, ya kapan-kapan kita membongkarnya," tandas Tomy Taslim.
 

Instagram:

https://www.instagram.com/ffpjogja/ 

 

***

Tentang Film YK 48

 

Read More

Perubahan Ruang yang (Harus) Direspon Pemerintah

Ruang pemutaran film di Jogja tumbuh subur pasca reformasi. Hampir tiap kampus punya komunitas atau unit kegiatan yang melakukan pemutaran. Di luar institusi, pertumbuhannya juga massif. Hampir tiap hari juga gengs pengendara menemui poster-poster berukuran A4 yang didesain sederhana di papan pengumuman kampus, mading sekolah, sampai tiang lampu merah.

Di awal-awal 2000an ruang-ruang yang muncul itu punya posisi penting. Di sanalah para sineas muda mempresentasikan karya mereka. Di sana pula ideologi atau pandangan mereka yang dituangkan dalam film dikuliti. Ruang-ruang itu lebih bebas, tidak terikat dalam struktur atau birokrasi yang ribetnya naudzubillah. Nggak ada sesuatu yang absolut di sana.

Tapi gengs, nggak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Begitu juga ruang-ruang pemutaran alternatif itu. Pasca tutup tirainya Kinoki menyusul ruang pemutaran lainnya di awal dekade 2010an, ruang pemutaran sekaligus diskusi yang mengedepankan literasi mulai jarang. Saat itu pula para sineas dan pegiat film Jogja yang dibesarkan ruang-ruang alternatif itu geser lalu mulai nyaman di industri.

"Konteks perfileman di Jogja pasca Kinoki tidak ada lagi yang bikin pemutaran reguler, sekitar 2012-2015 kalau nggak salah. Andalannya ya kampus tetapi nggak tiap waktu atau sebulan sekali. Malah enam bulan sekali," kenang Reza Fahriansyah, sineas sekaligus salah satu penggagas Sewon Screening.

Ada pula yang berubah bentuk menjadi festival yang didukung kekuatan finansial dan jaringan. Festival macam JAFF atau Festival Film Dokumenter (FFD) secara organik menjadi ukuran sukses atau tidaknya film yang dibuat sineas. Bikin film tidak lagi sesederhana dulu. Bikin film tidak lagi sekadar refleksi pemikiran kritis tetapi lebih besar dari itu. Namun nggak setiap film bisa diputar di sana. Proses kurasinya ketat.

Di luar ruang alternatif, bioskop dikuasasi segelintir orang. Hanya para sineas dengan nama besar yang bisa menembusnya. Di luar itu bioskop dijejali film-film luar negeri dengan promosi yang memikat. Padahal produksi film dalam negeri, khususnya anak-anak Jogja terus mengalami pertumbuhan.

Era sekarang, dengan segala kemudahan akses dan teknis persoalannya bukan lagi tentang bagaimana membuat, melainkan berpikir akan disebarluaskan ke mana film-film tersebut. Munculnya platform digital juga tidak banyak membantu karena logika yang dikedepankan sama dan semakin membikin sineas saling sikut berebut ruang baru itu. Tidak heran bila para sineas yang baru punya kapal perang menggantungkan harap pada festival-festival agar film atau karyanya dikenal.

Reza menangkap itu. Sutradara 'Dancing Colours' itu melihat ada peluang yang bisa digarap pemerintah dari realita kekinian. Misalnya saja membikin bioskop yang terkelola dengan baik agar film-film sineas muda tidak mangkrak usia diputar di festival atau ruang diskusi. Selain itu tiap karya juga punya nilai ekonomi dan pasarnya sendiri-sendiri.

"Ekosistemnya Jogja sudah ada. Tetapi, yang belum dicapai oleh Jogja dalam perkembangan filmnya, yang belum itu ada mislanya absennya distributor. Menjadi ideal ketika seluruh ekosistemnya benar-benar ada dan nyata. Baik itu bioskop yang dimiliki pemerintah yang menayangkan karya sineas lokal, biar bisa hidup juga di film," tandasnya.

***

Tentang Film YK 48

Read More

Momen Pelontar Kritik (Wajib) Dikuliti

Geng...

David Hanan, dalam penelitian yang dibukukan berjudul Cultural Specificity in Indonesian Film: Diversity in Unity menggelantarkan banyak fakta menarik tentang perfileman di Indonesia. Indonesia, tulisnya, perfileman Indonesia telah melalui tiga babak: Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), dan pasca reformasi. Tiap babak banyak melahirkan sutradara yang menuangkan kritik lewat film. Teguh Karya satu di antaranya.

tahun 1985, Teguh menulis sekaligus menyutradarai "Secangkir Kopi Pahit". Film itu disebut Hanan sebagai karya inovatif pada masa itu karena menggunakan struktur kilas balik. Film ini menggambarkan nasib orang-orang desa yang 'dipaksa' keluar dari kampung halamannya menuju wilayah lain. Teguh waktu itu tengah mengkritik kebijakan transmigrasi Orba yang lebih banyak melahirkan penderitaan.

Ada pula Sjuman Djaya juga memberikan kontribusi penting dengan memproduksi film-film yang memperkaya kritik sosial dalam perfilman era Orde Baru. Salah satunya adalah "Si Mamad" (1973) yang menyindir praktik korupsi pada kalangan birokrat. Sebelas tahun kemudian, a merilis "Kerikil Kerikil Tajam", menggambarkan betapa kejamnya Jakarta terhadap para perempuan desa yang sedang mencari pekerjaan.

Pasca reformasi, hampir semua pegiat film berlomba-lomba menumpahkan kritik yang tak pernah meluncur telengas di bawah Orba. Produksi film tambah. Dari yang bioskop sentris sampai film pendek. Ruang-ruang pemutaran juga tumbuh. Kinoki salah satunya. Kinoki, kolektif yang didirikan mendiang Elida Tamalagi pada 2005 merupakan sebuah ruang putar alternatif (sosial) untuk para sineas dan penikmat film.

Pandangan Henri Lefebre terhadap ruang barangkali cukup tepat menggambarkan ruang dalam di benak anak-anak Kinoki ini. Bagi Lefebre, ruang sosial tidak diproduksi untuk dibaca atau diraih melainkan lebih baik dari itu. Tempat hidup bagi manusia, dengan darah dan daging. Hidup penuh gairah dalam konteks urban mereka masing-masing.

Pemaparan Adrian Jonathan Pasaribu, Manajer Program bioskop Kinoki (2007-2010) ketika ngobrol santai sembari mengenang Kinoki dengan YK48 memang mengarah ke sana. Kinoki punya posisi penting dalam kultur komunitas film pasca reformasi, khususnya di Yogyakarta. Mereka tidak hanya mengkritik film tetapi juga menguliti ide dari pembuat film itu sendiri.

"Semua bisa datang ke Kinoki. Basisnya memang komunitas. Bikin pemutaran atau diskusi di sana tanpa ditarik biaya. Ruang untuk mempermudah akses terhadap perfileman bagi pegiat-pegiatnya, soalnya di luar sana akses masih sangat terbatas. Ruang untuk cari teman dan menambah pengetahuan begitu pula dengan kritik," kenang Adrian.

Di luar heroisme itu, ada kebiasaan keren di Kinoki. Narasumber atau pegiat film harus siap dikuliti di sana. Wacana yang sampaikan lewat film tidak tunggal. Artinya selalu ada wacana lain yang menandingi. Cara anak-anak Kinoki menyampaikan kritik juga cukup telengas. Banyak yang disemprot habis-habisan lalu terpanggang tinggal rangka sehingga menggelar diskusi film di sana adalah tantangan besar yang tidak setiap orang bisa mengatasinya. Barangkali Teguh dan Suman Djaya juga bakal dikuliti andai Kinoki sudah muncuk di puncak karier mereka.

Bukankah hal yang aneh bila sineas mengkritik sesuatu dalam film tetapi asing terhadap kritik itu sendiri. Saat ini kita akrab dengan kondisi itu. Beberapa sineas berang ketika filmnya mendapat komentar atau ulasan pedas padahal juga memuat kritik. Sebagian lainnya diplomatis. Minta ada solusi setelah kritik. Padahal kritik itu sendiri tidak biner, bukan benar-salah atau hitam-putih melainkan upaya meletakkan film dan sineas sebagai kajian.

Dengan kata lain, film tidak hanya sebagai produk hiburan semata, namun ada sisi-sisi lain seperti ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Kesadaran tersebut hanya bisa muncul dengan adanya penyadaran lewat literasi audiovisual.

Gairah-gairah semacam itu hadir di Kinoki tiap hari. Adrian cerita, Kinoki juga melepaskan diri dari banyak ukuran akademis ketika mengupas film. "Saya terkenang beberapa momen. Ketika pemutaran, simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan suatu kota hadir di sana, misalnya tugu atau Malioboro untuk Jogja. Langsung disemprot tuh, 'emang Jogja itu cuma Malioboro' atau 'emang Jakarta cuma Monas', seasyik itu," kenangnya.

Kinoki sendiri terus beroperasi hingga akhirnya tutup pada 2011. Penutupan Kinoki diikuti peristiwa yang jauh lebih menyedihkan: Elida Tamalagi, meninggal akibat sakit pada 13 September 2011, hanya dua hari sebelum menjalani ujian tesisnya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

***

Tentang Film YK 48

Read More

Sebab Perfileman Jogja Layu Sebelum Berkembang

Gengs..gengs..

Emanuelle Levinas pernah bilang, waktu adalah sesuatu yang tak terbatas sekaligus melampaui ketidakmungkinan. Apa yang dibilang filosof yang memadukan tradisi agama, filsafat barat dengan pendekatan fenomenologis itu benar-benar mewujud di Jogja. Sebab, waktu adalah senjata rahasia Jogja yang enggak dipunyai kota lain, terlebih Jakarta. Banyak yang bilang, di Jakarta waktu terbuang di jalan sementara di Jogja, waktu terbuang di warung kopi.

Membincang hubungan Jakarta dan Jogja dalam dunia perfileman tampaknya harus bicara soal posisi dua kota itu dalam relasi sosial lebih dulu deh.

Bagaimana sesaknya Jakarta bisa dilacak dalam penelitian Alwi Shahab yang menuliskannya dalam Robinhood Betawi: Kisah Betawi Tempo Doeloe. Saat masa pemerintahan Coen, dari 1619-1623 penduduk Batavia mencapai 50.000 jiwa. Separuh penduduk adalah para budak yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Seiring waktu Batavia berkembang pesat menjadi kota dagang dan industri. Munculnya kantor-kantor besar dan pabrik mendorong orang desa mengadu nasib ke Batavia.

Streotipe Batavia sebagai 'tanah yang dijanjikan' dipertebal ketika Jogja mengembalikan ibu kota ke sana tahun 6 Juli 1949. Wacana nasionalisme dan kenegaraaan yang menggaung usai Agresi Militer makin menarik minat orang-orang dari luar untuk ke Jakarta. 

Di sana mereka tergopoh-gopoh mengejar harapan dan janji-janji kemakmuran. Waktu punya nilai, terbatas, dan punya harga. Tahun 70an-dalam sebuah wawancara di majalah Prisma edisi Mei 1977-Gubernur Soemarno tahun 1962 bikin kebijakan non populis. Ia mengumumkan Jakarta sebagai kota tertutup. Setiap RT dan RW wajib melaporkan pendatang baru. Bagi mereka yang tak punya pekerjaan dilarang masuk Jakarta.

Namun, kebijakan itu gagal total. Jakarta tetap jadi tujuan orang-orang yang mencari kelahiran kedua. Pepatah waktu adalah uang menemukan bentuk terbaiknya.

Jogja sebaliknya, keseloan demi keseloan selalu melahirkan banyak hal yang menyenangkan sekaligus penting. Memang di tahun 70an Yogyakarta sempat jadi tujuan urbanisasi. Namun para kaum urban ini, merujuk pada penelitian Tadjuddin Noer Effendi yang dituliskan di Kompas tahun 1987 bisa bertahan hidup dengan bersiasat. Artinya tiap gerakkan mereka lahir setelah melewati obrolan panjang di pinggir jalan dengan warga sekitar atau dengan kelompok mereka sendiri.

Bagaimana Jogja bisa membuat mereka bertahan hidup dengan ngobrol saja itu ajaib banget. Di dunia perfileman juga. Kultur selo dan ngobrol itu melahirkan banyak gerakkan dan sineas edan yang berpengaruh—bahkan menjadi kronik—di perfileman Indonesia. Padahal Jogja nggak punya sekolah atau kampus film.

Bisa bebas nonton lalu bikin film saja baru setelah Orba runtuh (Baca: Gegar Film Post-Departemen Penerangan). Dibanding Jakarta yang sudah akrab dengan perfileman didukung fasilitas dan pendidikan, plus pengetahuan bisnis rasanya butuh waktu panjang untuk mengejarnya.

Namun ketidakmungkinan itu dibabat anak-anak Jogja lewat ribuan diskusi yang diselipi pertengaran, rasan-rasan, dan sekian percobaan yang mengejutkan dunia perfileman. Ditutupnya tirai pengetahuan karena mengedepankan aspek bisnis melahap Jakarta. Ide-ide perfilman kering. Talenta pun menukik.

"Sekarang apa yang dibawa Jakarta ke Jogja? Dalam perspektif politik, ya hanya uang. Uang! Jogja selo nggak punya uang tapi ilmune tinggi, Jakarta punya uang tapi nggak punya waktu. Terus sumbangsih Jogja ke industri (Jakarta) apa? Talent. Nuwun sewu, sutradara mana—yang apik banget—sekarang ini yang nggak ada hubungannya sama Jogja? Mana yang bisa dipisahkan sama Jogja?”

Gengs..

Yakin deh, dunia kreatif itu adalah medan pertempuran kuasa. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan yang bentuknya otoritatif. Pengetahuan lama-lama hanya memberi pilihan yang sifatnya ontologis: baik-benar, hitam-putih, dengan kata lain pragmatis. Jogja yang punya talen dan keseloan lama-lama ditelan Jakarta yang punya uang. Independensi yang dibesarkan keseloan tak lagi penting, bahkan cenderung ditanggalkan. Sebagian sineas sibuk dengan institusinya masing-masing, mulai jarang yang memikirkan Jogja.

“Pada akhirnya perfileman Jogja itu layu sebelum berkembang karena serakah. Talenta ditelan uang, masalah. Terus terang aku ragu, benarkah kita melakukan semua ini karena Jogja? Karena ilmu? Karena penting? Atau jangan-jangan kita semua menjadi independen karena gagal mainstream, pas dapat uang independensinya habis,” kritik Basbeth.

Read More

JAFF: Remang yang Jarang Dibicarakan

Ada kisah seperti ini, yang sepertinya kerap berlalu-lalang sebelum JAFF: film maker muda tumbuh, produksi tambah, teknologi melesat, ruang diskusi melebar, tetapi penontonnya terbatas. Dengan kata lain belum melampaui tembok regional. 

Penonton film, di ruang-ruang kampus adalah teman sendiri, atau teman dari teman berkat kekuatan cangkem dibarengi publikasi kecil-kecilan. Ada yang nekad juga memutar filmnya di bioskop (Baca: Posisi Fajar Nugros dalam Kronik Nekad Dunia).

Ketika keran budaya tak lagi punya lembaga sensor setelah Orde Baru (Orba) jatuh, akses terhadap referensi film meluas. Terlebih dengan munculnya internet, wah referensi enggak sekadar golden era-nya Hollywood. Sineas bisa dengan mudah ngobrolin film-film bikinan Barandos Ceko sampai Hong Kong New Wave. Semuanya bisa diakses. Tema film juga meluas. Intinya Jogja kala itu cukup kaya, kaya banget. 

Beberapa bulan setelah gempa besar yang nyaris meratakan Jogja, JAFF datang. Garin Nugroho dan kawan-kawan memancang pernyataan bahwa inilah festival film di Jogja yang melibatkan sepertiga dunia. Semua film bisa disaksikan di sana, dari fiksi sampai dokumenter. Didukung dana yang cukup besar plus kampanye penyelenggaraan yang 'wangi' seperti dihelat sebagai bagian sekaligus merayakan Milad Jogja, penyelenggaraannya sukses besar.

Kali pertama menancapkan bendera, tamu-tamu dari luar negeri datang, menjadi bagian JAFF. Sineas muda bergairah karena JAFF menawarkan peluang yang dulu sulit terproyeksikan: film mereka disaksikan dunia!

Mereka yang datang enggak hanya berstatus sebagai sineas, film maker, atau pegiat budaya. Acaranya juga nggak melulu nonton film, kaya banget lah pokoknya. Penontonnya datang dari beragam latar belakang. Sineas yang filmnya diputar di sana girang bukan main. Layar JAFF, kala itu, bisa dibilang telah melampaui bioskop.

Gengs..

Tiap peristiwa selalu punya sisi remang. Enggak ada yang tunggal karena realitas selalu punya banyak wajah. Bunuh diri massal penganut Heavenly Gate di Amerika tahun 90an tidak bisa menutupi fakta bahwa institusi agama tak bisa menyelesaikan atau mengukur kebahagiaan tiap orang yang sempat mengenalnya. Populernya video aerobik Jade Fonda yang diadopsi Berty Tilarso nggak bisa menyembunyikan fakta bahwa televisi pada saat itu selalu mengedepankan maskulinitas.

Apalagi JAFF. Peristiwa, momen, sekaligus pertemuan kebudayaan itu perlahan menampilkan wajah lain yang cukup berbahaya. JAFF, secara natural menciptakan ukuran di dunia sineas. JAFF menjadi mimpi indah sekaligus pencapaian tertinggi, yang sialnya melahap banyak kemungkinan lain. Yosep Anggi Noen, membeberkan salah satu efek ‘remang’ bagi sineas muda, tanda waspada sekaligus pentingnya memahami diri sendiri.

“Kultur yang belum terbentuk dari hadirnya JAFF adalah selling your self. Ada banyak penghalang, nggak tahu ya kenapa atau apa yang tidak bisa dilompati. Maka sekarang yang di scoop besar ya itu-itu saja. Ada yang muda tapi sedikit lah, begitu sih menurutku,” beber Joseph Anggi Noen.

Sineas asal Moyudan yang menyutradari “Hiruk Pikuk Si Alkisah”, “The Science of Fictions”, “Vakansi yang Janggal dan Penyakit Lainnya”, “Kisah Cinta yang Asu”, “Istirahatlah Kata-Kata”, dan banyak film keren lainnya itu sebenarnya salah satu orang yang ikut mendirikan JAFF pertama. Dia agak lupa tahun berapa dia keluar dari JAFF. 

Alasannya, karena ingin dikenal sebagai film maker. Tanda bahwa dia tak mau terus-terusan di zona nyaman sekaligus mengejar mimpi yang jauh lebih besar.

“Supaya aku leluasa bilang, ‘Saya Yosep Anggi Noen, saya film maker,” tandasnya.

Read More

Politik Dinasti Bikin Perfileman Jogja Jalan di Tempat

1908, 1928, 1945, 1966, 1974, 1978, 1998.

Deretan angka-angka itu bukan nomor buntut loh Gengs. Itu adalah deretan tahun di mana anak-anak muda Indonesia mengubah wajah republik. 1908, mahasiswa Indo di Stovia yang antimager-mager club bikin Boedi Oetomo, organisasi perjuangan pertama dengan struktur modern.

1928 pelajar-pelajar Indonesia bikin propaganda Sumpah Pemuda. 1945, geng Rengasdengklok mempercepat proklamasi kemerdekaan. Kalau enggak ada mereka, wah bisa berbelit-belit itu golongan tua macam Sukarno dan Hatta memproklamirkan kemerdakaan.

1966 lahir demonstrasi damai menuntut perbaikan politik dalam negeri. Sekalipun ada indikasi para mahasiswa ditunggani militer untuk menggulingkan Sukarno, hal-hal macam itu nggak mengecilkan peran mereka bikin perubahan. 1974, Hariman Siregar dan kawan-kawan bikin demo serupa, menuntut Orde Baru (Orba) benar-benar mikirin rakyat daripada investor Jepang. 1998 ribuan anak muda menjatuhkan Orba.

Anak muda nggak hanya penting untuk gerakan politik. Di ruang yang lain mereka sama pentingnya. Dunia seni misalnya. Anak muda selalu memberi angin segar. Ide-ide liar diikuti taktik dan strategi yang menembus ketidakmungkinan. Namun, dalam realita kekinian, orang-orang tua di komunitas, kolektif, atau institusi film kerap mengabaikan mereka. Ini terjadi di mana saja, Jogja juga.

Soe Gok Gie, aktivis serba bisa yang diperankan Nicholas Saputra dalam film "GIE" garapan Riri Riza itu pernah sebal bukan main terhadap feodalisme yang memosisikan kaum muda seperti bayi di Jogja: tidak tahu apa-apa. Rasa sebalnya itu ia tulis dalam catatan harian yang sekarang jadi buku wajib baca di kalangan aktivis: "Catatan Seorang Demonstran". 

Di FS Gama dosen adalah dewa dan asisten adalah pahlawan yang harus dihormati. Suasana tertutup dan komunikasi yang kurang membuat feodal tambah kuat. -Soe Hok Gie- 

Kemuraman itu enggak hanya ditemukan di lingkup akademis dan aktivis, di dunia film Indonesia, Shalahudin Siregar punya banyak contoh kasusnya. Jangankan kesempatan, anak-anak muda hanya dilihat sebagai buruh dan kerap mendapat perilaku tidak pantas.

“Setelah JAFF mulai, ada hegemoni beberapa orang (bisa disebut dinasti) agak nggak sehat untuk Jogja. Ada anak muda yang mau berkembang tapi susah. Regenerasi jalan sendiri-sendiri, enggak salah sebenarnya, tapi buatku penting juga institusi besar membuka diri terhadap generasi di bawahnya dengan sistem yang lebih terstruktur dan bisa diakses siapa saja," bebernya pas ngobrol santai sama anak-anak film YK48.

Frasa 'membuka diri' dipersempit dengan contoh lain. Ditutupnya Akses dan monopoli jaringan kerja, kata kritikus sekaligus film maker itu contoh lain betapa naasnya nasib anak muda sekarang. Banyak anak muda yang rela menjadi volunteer festival film tidak diberi kesempatan berkembang. Padahal mereka nge-volunteer ingin belajar banyak hal di luar produksi film. Kekolotan itu bikin banyak festival film nggak berkembang, diam di tempat. Sudah nggak dapat kesempatan, ada yang mendapat pelecehan seksual pula. Gendeng!

“Monopoli resourches itu yang paling kental. Ditambah feodalisme, banyak kesalahan orang-orang yang mengurus festival itu menjadi kewajaran sehingga tidak lagi menjadi ruang aman,” tandas Shalahudin.

Read More

Dokumenter Naik Daun, Jangan Ngambek Saat Dikritik

Golden age of documentary. Begitu orang-orang bilang tentang zaman ini Gengs. Masa di mana streaming platform dengan ragam kontennya adalah teman terintim anak-anak muda. Hanya bermodal internet dan langganan , anak-anak muda sekarang bisa nonton apa saja, kapan, dan di manapun mereka mau. Enggak perlu rebutan saluran TV seperti 20 atau 30 tahun lalu sama orang tua.

Kita mau nonton Jiban, eh ngepasin banget sama aerobiknya Berty Tilarso. Kita mau mantengin cute-nya Brandon Walsh dalam Baverly Hills 90210 eh ngepasin sama Dunia dalam Berita yang wajib ditonton orang tua. Sekarang bebas, streaming di ponsel pas boker juga bisa, tanpa gangguan sedikitpun. Canggih kan ya? 

Film dokumenter, salah satu konten yang naik daun. Film maker Indonesia yang berani bikin dokumenter juga makin banyak. Tambah film maker berarti produksinya tambah. Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dirangkum Kata Data lalu diunggah 15 Desember 2021 kemarin, ada 3.423 produksi film di Indonesia pada 2020. Sepanjang tahun gelap itu ada 289 film layar lebar, 206 film pendek, dan 168 film dokumenter yang diproduksi. Rata-rata disebarkan melalui platform streaming digital.

Situasi sekarang memang beda banget seperti dua dekade lalu. Bukan hanya soal perpindahan medium saja. Sekarang sudah banyak sekolah atau universitas yang punya jurusan film. Enggak heran banyak film maker lahir setelah menempa banyak jurus di Universitas yang punya jurusan film. Mereka juga melewati banyak peristiwa, ratusan diskusi dan diskursus, serta mengupas ribuan film. Sayangnya, pertumbuhan itu nggak dibarengi dengan massifnya kritik film, terutama di ruang dokumenter.

Dwi Sujanti Nugraheni, penerima Artist Fellowship dari Asian Cultural Council di New York  2009 untuk mengamati industri film, termasuk pendanaan dan distribusi itu melihat film dokumenter di sekolahan masih jadi pilihan. Seharusnya dokumenter diajarkan di semester pertama.

"Padahal kalo berangkat dari dokumenter dulu, bisa belajar riset. Ya riset karakter, riset apa riset itu. Fiksi mungkin bisa jadi lebih bagus. Harusnya mulainya dari pendidikan dulu, setidaknya satu semester pertama itu dokumenter, baru selebihnya ke fiksi," kata Heni.

Gaya sekolah film di Indonesia memang beda dengan Eropa yang mengawali semester awal dengan dokumenter. Di Jerman misalnya, sebelum ke fiksi, anak-anak film diarahkan ke dokumenter dulu selama dua tahun. "Film maker dunia sebagian besar awalnya bikin dokumenter dulu," tandas Heni.

Nah bertumbuhnya jumlah film maker dan produksi juga harus diiringi dengan kritik film. Saat ini belum banyak ruang untuk kritik film gitu. Kritik film tidak boleh lenyap dan film maker juga jangan antikritik. Jangan ngambekan karena kritik itu sendiri prinsipnya adalah apresiasi.

"Tidak hanya resensi ataupun review saja. Kritik bisa dimuat dalam berbagai bentuk, bisa website seperti Jurnal Footage maupun Cinema Poetica atau zine. Mungkin di sekolah-sekolah film punya media mahasiswa yang bisa memberikan ruang untuk kritik film seperti itu," sambung Anita Zein, koordinator program FFD 2021.

Read More

Posisi Fajar Nugros dalam Kronik Nekad Dunia

Gengs..Gengs..

Sebaiknya sejarawan mulai mencatat kronik nekat dunia. Andai orang-orang tak nekat membacakan puisi Pablo Neruda saat berziarah di tengah kepungan tentara Jenderal Pinochet, barangkali ia hanya diingat sebagai penyair saja, bukan martir.

Bila Mishima dan para muridnya nggak nekat mengantar nyawa ke pos militer di jantung Jepang, barangkali negara itu sudah barat 100 persen. Jika geng Rengasdengklok nggak menculik Sukarno dkk, mungkin 17 Agustus tidak akan tercatat sebagai hari kemerdekaan Indonesia.

Beragam peristiwa itu adalah bukti bahwa diam tak selalu emas. Kebijaksanaan bukan pilihan terbaik ketika hidup dihadapkan berbagai persoalan. Kenekatan, suka atau tidak suka harus diakui faktor yang membuat anak-anak muda menciptakan masa depan. Dunia film juga banyak orang-orang nekad yang sukses besar mengubah kultur.

Andai Fajar Nugros tak membelot zaman, barangkali nasib film pendek selesai di lemari akademis. 

Awal tahun 2000an Fajar Nugros masih jadi 'anak bawang' di dunia film. Jogja waktu itu bingar dengan pemutaran film pendek dan dokumenter di ruang-kampus dan komunitas. Sineas juga lagi girang bikin screening lalu diskusi di ruang-ruang kolektif. Fajar dan kawan-kawan Buldozer yang tiap malam minggu merasa dikutuki Ahasveros tiba-tiba punya ide gila: bikin film lalu memutarnya di bioskop.

Yang lebih gila lagi Fajar Nugros memikirkan publikasi dan perut teman-temannya. Dipakailah modal sosial (baca: ngutang dulu) buat cetak banner, spanduk, poster lalu dipasang di banyak titik. Penonton yang datang lewat terkelolanya publikasi itu mencapai 500.

Mereka berduyun-duyun datang ke bioskop Mataram. Padahal filmnya itu diputar pagi hari, bukan prime time. Padahal bioskop kala itu masih jadi mimpi sebagian sineas muda. Bioskop terasa jauh sekali karena hanya memutar film-film Hollywood atau Hongkong.

Kelok Fajar Nugros itu tidak populer di masanya. Bisa dibilang dia adalah sineas yang cukup Ngindie waktu itu karena bioskop bukan pilihan dalam memutar film pendek atau dokumenter. Tapi kenekatannya itu membuktikan bahwa bioskop, semenjemukannya film, adalah medium yang tepat untuk memperluas penonton sehingga apresiasi karya lebih kaya. Impresi pun bebas sekalipun jatuhnya ontologis: baik-buruk, jelek-bagus, penting-nggak penting.

Read More

Gegar Fim Post-Departemen Penerangan

 Gengs...

Orde Baru (Orba) punya banyak monster. Salah satunya Departemen Penerangan yang sangat menakutkan bagi perfileman Indonesia dan para sineas muda. Departemen yang lahir 1967 itu mencengkeram kerah para sineas agar tidak membuat film yang merekam realitas yang memalukan negara. Mereka dibeking sama militer juga sih. Kalau ada sineas yang melawan keputusan Departemen Penerangan ya bakal langsung berhadapan sama tentara. Serem.

Peter Cozzens, sejarawan Amerika pernah mencatat film-film yang dipermaslahkan Departemen yang buas di bawah pemerintahan Orde Baru (Orba) itu. Dari catatannya, ada sekitar 17 film di era Orba yang menuai kontroversi. Dari 17 film itu ada tiga yang bikin Departemen Penerangan muntab. 

Film pertama berjudul "Wasdri". Pas mau bikin film, produser wajib meminta izin ke Departeman Penerangan. Departemen ini akan menilai apakah naskah ini pantas atau tidak. Mereka kebakaran jenggot pas baca naskah "Wasdri", tentang pengadilan antara gelandangan dan pejabat di Jakarta. Naskah film ditolak dengan alasan mempertajam kesenjangan sosial.

Film kedua adalah "Nyoman dan Merah Putih". Ketika skenario diserahkan ke Departemen Penerangan, judulnya masih "Nyoman dan Presiden". Pihak Deppen nggak suka dengan judul awal. Namun produsernya nekad memproduksi film tersebut setelah mendapat izin Sekretaris Militer. Departemen Hankam juga bilang film itu tidak mengandung hal-hal yang negatif. Namun Departemen Penerangan tetap keberatan dengan judul itu karena beranggapan lembaga kepresidenan adalah lembaga istimewa yang tidak sepantasnya jadi label dagang.

Kasus paling terkenal adalah larangan edar terhadap film “Romusha” (1972) yang disutradarai oleh SA Kariem. Film ini isinya melukiskan kekejaman tentara Jepang semasa pendudukan. Film ini juga menggambarkan ratusan romusha dipaksa menggempur gunung, membuat lubang perlindungan, gudang bawah tanah, dan sebagainya. Berdalih memancing permusuhan antara Indonesia dan Jepang, Departemen Penerangan melarang film ini. Kopkamtib mengamininya dengan bilang film ini penuh dusta.

Pelarangan itu diduga punya motif politik yang kuat karena Orba sedang pedekate sama pemerintah Jepang untuk investasi di Indonesia. Dua tahun kemudian lahirlah peristiwa Malari, anak-anak muda demonstrasi menolak kerjasama itu.

Departemen Penerangan ini nggak hanya monster menakutkan bagi sineas yang menyelam di industri perfileman. Pegiat film di dunia mahasiswa juga merasakan ancaman serupa. Darwin Nugraha, pengembara, sekaligus empu dari banyak sutradara edan di Indonesia saksi hidupnya. Darwin yang waktu itu masih mahasiswa merasakan cengkeraman Departemen Penerangan itu. Komunitas dan UKM film di era Orba berada di bawah Departemen Penerangan. 

Mereka nggak bisa bikin film. Fungsinya cuma buat tempat pemutaran dan diskusi. Boring!

"Adanya departemen penerangan yang cukup lama gitu yang mengontrol semua jenis informasi bahkan sampai ke televisi sampai ke perfilman. Kebijakan-kebijakan itu kemudian seperti juga membelenggu gitu," kenang Darwin.

Reformasi jadi angin segar untuk pegiat film, terutama anak-anak muda di Jogja. Mereka sedikit lega karena tak lagi diposisikan sebagai objek atau konsumen film (Baca: Propaganda vs Propaganda). Mereka mulai bikin film sendiri tanpa takut dimakan monster. Nggak perlu izin juga ke militer, maklum setelah reformasi lembaga yang berbau Orba disorot dunia. 

"Kami sebagai anak yang benar-benar tidak tahu peta, tidak tahu sejarah akhirnya bergerak dengan cara sendiri tahun 99 kemudian karena ada alat namanya Sinema VHS kita mencoba bagaimana cara membuat film sendiri," sambung Darwin.

Namun Jogja nggak punya sekolah film. Darwin dan para sineas muda hanya bermodal nekat. Barangkali itulah warisan Orba yang sangat menyesakkan bagi sineas setelah dikekang bergerak selama berpuluh-puluh tahun. Pembuat film di Jogja setelah era reformasi makin banyak. Namun nggak ada yang bisa mengedit di lingkar komunitas. Hanya ada satu tempat yang bisa jadi ruang belajar mengedit film, yakni rumah produksi shooting manten (pengantin).

Gengs..

Sudah kebayang kan bagaimana pentingnya rumah produksi itu dalam dunia perfilman pasca reformasi. Tanpa mereka, ide-ide gila dari sineas Jogja yang lahir pasca reformasi mungkin nggak akan terwujud. 

"Pasca reformasi, transferan CD shooting manten support sineas. Kalau habis bikin film editnya make komputer di sana. Fajar Nugros tuh dulu sering ngedit di rumah produksi shooting manten,” kenang Darwin.

Baca: (Posisi Fajar Nugros dalam Kronik Nekad Dunia)

Anak-anak Jogja nggak sekadar ikut tren. Dimotori Darwin dan kawan-kawan, anak-anak muda Jogka bikin banyak gebrakkan. Nastional Indie Film Video Festival salah satunya. Rasanya festival  itu yang terbesar tahun itu. Lalu tahun 2001 bikin pertemuan komunitas film se-Indonesia di Jogja, di Kaliurang. Ada sekitar 30 komunitas lalu dari sana lahir Forum Film Indonesia. Gebrakkan mirip-mirip YK48 itu salah satu alasan Jogja jadi skena penting dalam perfileman Indonesia!

Read More

YK48: Propaganda vs Propaganda

Gengs..

Kami yakin Malapetaka 15 Januari (Malari) adalah momen yang bikin rezim Orde Baru (Orba) jadi galak setengah mati sama aktivitas anak muda. Maklum, Orba rezim traumatik. Mereka nggak mau pemberontakkan PKI 1948, kisruh politik 1965, dan demonstrasi besar mahasiswa 66 terulang lagi. Sebab, demokrasi dianggap bentuk sempura dari ketidakteraturan.

Setelah mengambing hitamkan Hariman Siregar dan kawan-kawan (cek google deh biar dikit ngerti) Orba bikin banyak produk dan program yang mengatur perilaku sampai aktivitas anak muda termasuk saat santai di ruang privatnya sendiri. Cita-cita, bahasa, pakaian, makan, sampai buang hajat diatur. Misi itu disebarkan lewat banyak cara dan medium.

Contoh? banyak! Bahasa misalnya. Di era Orba nama orang-orang yang menggunakan bahasa Tiongkok dilarang. Harus pakai nama Indonesia. Nggak boleh baca buku-buku atau majalah yang mereka anggap bahaya, salah satunya novel Pramoedya Ananta Toer. Tubuh adalah milik negara. Dilarang gondrong plus tatoan. Tahun 70an Orba merazia anak-anak muda berambut gondrong. Tahun 80an ada shock therapy bernama Petrus.

Berkesenian harus ikut ukuran sekaligus tafsir dari pemerintah. Departemen Penerangan jadi perpanjangan tangan mereka Gengs (Baca: Gegar Film Post-Departemen Penerangan). Solois yang bawain lagu menye nggak boleh rekaman atau tampil di TVRI. Mereka dituduh melenceng dari semangat pembangunan Orba. Teater bernasib sama. "Sampek Engtay" Teater Koma dilarang pentas di Medan tahun 80an. Pementasan serupa di Jakarta tahun 1990 juga disetop polisi tepat di hari ke-11 pementasannya. Film tak jauh beda. Badan sensor bernama Deppen itu benar-benar mengerikan.

Rakyat bagi Orba itu hanya eksperimen. Misalnya petani. Mereka dipaksa melupakan warisan nenek moyang demi meningkatkan produksi yang hasilnya enggak pernah mereka rasakan lewat program modernisasi pertanian.

Penindasan selalu melahirkan para pemberontak yang nantinya dikenal sebagai pahlawan tanpa medali. Puskat salah satunya. Sejak tahun 1970, Puskat adalah wacana tanding propaganda politik Orba yang disebarkan melalui layar kaca maupun tancap. Mereka turun langsung ke desa-desa, bikin teater rakyat yang lahir setelah mengenali lalu mengelupasi persoalan sosial lalu yang paling keren bikin dokumenter perlawanan terhadap modernisasi pertanian Orba. Mereka keliling banyak desa, tidak sekadar memutar tetapi juga memberi penyuluhan tentang bahaya pestisida yang dibawa Orba.

“Seorang pembuat film harus datang ke tengah masyarakat. Melihat lalu berdialog dengan mereka, mengangkat masalah di masyarakat. Mereka (masyarakat) yang bicara, menjadi pelaku film, lalu menyuarakan suaranya sendiri. Itulah prinsipnya waktu itu,” —Puskat—

Puskat tak lepas dari kecurigaan dan tuduhan-tuduhan. Penyebaran informasi yang tak sejalan dengan Orba membuat Puskat sempat dilabeli lembaga komunis. Tuduhan paling berat waktu itu. Namun bagi Puskat tidak ada yang lebih menakutkan dari hidup yang tak mewariskan apa-apa. Mereka jalan terus, menyebarkan teologi pembebasan lewat banyak produk dan program sembari mengangkangi maut yang mengepung.

Sumber gambar: Wikipedia - Chris Woodrich

Read More

Menguruk Gelapnya Sejarah Film Lewat Arsip

 Hai Gengs...

Jogja mulai normal nih. Jalanan makin padat. Motor dan mobil mulai berebut ruang dengan bus pariwisata yang memburu waktu. Mesin espresso di cafe-cafe kembali bekerja, mendesis seperti ular marah di punggung barista yang tengah melayani pesanan anak-anak muda.

Kantung-kantung kesenian mulai sibuk, terpacu banyak event yang terbilang sukses digas saat pandemi. Ruang publik mulai dibuka dengan syarat dan ketentuan—yang arbitrer. Begitu pun ruang privat, tak gagap lagi membuka pintu. Radio Boekoe tuh salah satunya. Jutaan arsip dan buku-buku di sana sudah bisa diakses offline sehingga kita bisa nyantai sambil baca-baca masa depan atau kembali ke masa lalu sambil menyeruput kopi bikinan sendiri atau dari. burjo yang berjarak 20 meter dari Radio Boekoe.

Supergrup YK48 sowan ke Radio Boekoe, markas besar Muhidin M.Dahlan alias Gus Muh, Sabtu (9/10) sore. Tim mulai jalan bikin film yang prosesnya nyaris serupa pembuatan peta zaman Jack Sparrow: menyatukan titik-titik terlebih dahulu sebelum menyambungkannya menjadi bentuk tertentu yang diperindah warna. Ketemu Gus Muh di Radio Boekoe itu wajib hukumnya gengs. Selain penulis, novelis, dan pegiat literasi, Gus Muh ini pengepul arsip yang jago baca zaman dari tumpukkan laporan, koran, sampai buku-buku yang nasibnya entah.

Jangan bayangkan penampilan Gus Muh seperti kiai dalam film-filmnya Hanung Bramantyo ya. Jauh banget! Gus Muh cukup trendi. Dia mengatur rambutnya macam Genji Takiya, Main Character, Crows Zero I & II: naik cepolnyq, berkelahi sudah! Wajahnya sangat mendukung pula! Woraaa worraaa worraaa! Dia ‘Gus’ yang trendi. Penampilannya kayak anak muda, kaosan dipadu hem bermotif batik tanpa kancing dengan jogger pants plus sneaker.

Oh iya, gelar ‘Gus’ Muhidin ini bukan tanda dia anak atau mantu kiai loh. Gelar itu semacam penghormatan dari temen-temen nongkrongnya karena banyak yang belajar—diistilahkan tongkrongan jadi nyantri—ke Gus Muh buat mengelola arsip lalu baca zaman dari arsip itu. Pas nyampe Radio Boekoe, anak-anak YK48 memang memosisikan diri sebagai santri di depan penulis “Tuhan Izinkan Aku Sebagai Pelacur” lengkap dengan keresek berisi gula, teh, kopi, peyek, dan makanan ringan lain, laiknya etika santri pedesaan sowan ke kiai.

Setelah basa-basi ramah tamah selayaknya bertamu ke rumah kiai—tanpa cium tangan—, YK48 langsung sakit kepala sama omongan Gus Muh. “Kalian ini berani betul bikin sejarah film, padahal ada bab yang gelap sekali. Kalau jadi (filmnya) enggak sekadar penting, tapi bisa jadi rujukan banyak sineas,” kata Gus Muh.

Sutradara YK48 Kiki Pea nyengir setelah mendengar komentar itu. Kiki yang ditemani Produser Rifqi Mansur Maya, sepertinya cukup terbakar dengan komentar periset Lembaga Kebudayaan Rakyat alias Lekra itu. Kiki bercerita panjang lebar tentang YK48 lalu mengelindankan kode agar Gus Muh membuka arsip dan kepalanya tentang peristiwa atau momen penting yang sejauh ini masih muram di pandangan penikmat—bahkan sineas—film Indonesia. Gus Muh, menangkap kode itu lalu mengeluarkan deretan fakta menarik.

Gengs..

Kronik film di Indonesia, suka tidak suka, percaya enggak percaya, memang muram. Dari arsip media, baik koran-koran di Jogja, buku, maupun hasil riset, perjalanan film di Indonesia tak seindah yang diarsip Google.

Perjalanan film di Indonesia itu sempat dipenuhi banyak terka dan terkam. Tuduhan-tuduhan yang bar-bar. Perkelahian jalanan yang memalukan. “Dari arsip-arsip lawas, sampai bakar-bakaran malah. Enggak hanya sindiran di media atau film antarsineas, gila enggak tuh,” cerita Gus Muh.

Kisah demi kisah dalam obrolan dengan sisipan gogon mengantar pada penemuan super penting: Hari Film Nasional. Sejarah mencatat 30 Maret ditetapkan Dewan Film Nasional sebagai Hari Film Nasional. Penetapan di tahun 1980an itu kabarnya diambil dari tanggal pengambilan gambar pertama “Darah dan Doa atau “The Long March of Siliwangi” (film perjalanan tentara Indonesia dari Jogja ke Siliwangi) yang dibikin Bapak Film Usmar Ismail melalui Perfini, perusahaan filmnya sendiri. Itu yang selama ini kita tahu kan? Padahal nih tahun 1964, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)—yang kerja kebudayaannya disukai Sukarno—menyepakati Hari Film Nasional pada 30 April.

Pernyataan itu mereka gaungkan di tengah berlangsungnya Festival Film Asia Afrika (FFAA) III di Jakarta. Enggak tanggung-tanggung, langsung di hadapan sepertiga dunia! Di depan Soekarno pula. Tapi fakta itu mendadak lenyap dari kronik film Indonesia setelah republik memasuki babak baru yang kita kenal dengan Orde Baru.

Enggak cuma itu yang tersingkap di sana Gengs...

Habis gelap terbitlah terang, kata Kartini. Tapi quote yang sering dikutip para buzzerRp atau mereka yang menemukan lalu memamerkan nasionalisme di feed Instagram tiap 21 April itu enggak berlaku pasca 65. Adanya habis gelap makin gelap.

Sejarah, yang ditulis pemenang menemukan bentuknya pasca 65. Kronik perfilman Indonesia ditulis oleh mereka yang menikmati rezim baru.  Sebagian sineas dan karya mereka ‘dihilangkan’ dari kronik film Indonesia. Kebiadaban semacam ini sebenarnya bukan hal baru di dunia. Tahun 30an Nazi membakar buku penulis berdarah Yahudi karena dipandang bertentangan dengan ideologi Nazi Pasca 65, Orde Baru melakukan hal serupa: memberantas memori kolektif orang-orang yang selamat lalu melanjutkan itu pasca 65. Brengsek emang!

Para sineas yang dekat dengan Lekra—sampai sekarang organisasi itu dituding terafiliasi dengan partai, padahal enggak—jadi hantu. Katot Sukardi misalnya. Beberapa judul filmnya memang sempat disebut-sebut. "Si Pintjang" (1952) yang diikutkan dalam Festival Internasional di Karlovy-Vary, Ceko tahun 1952 atau "Melati di Balik Terali". Namun hanya "Si Pintjang" yang raganya utuh. Selain itu zonk! Bagaimana rupanya, kisah asmara, pandangannya tentang film, sampai bagaimana dia meninggal, gelap.

"Sejarah kita adalah sejarah 'daftar'. Kotot adalah langganan daftar itu. Di film, ia adalah 'seniman daftar'. Di buku sejarah nasional, ia juga penghuni daftar 'hantu sejarah'," sambung Gus Muh.

Kita memang tidak hidup di perkelahian dan pengganyangan memori kolektif itu Gengs. Tidak tahu persis apa yang terjadi di film Indonesia sejak 48. Yang pasti, butuh keberanian sekaligus kenekatan besar untuk membicarakan lalu menaruhnya ke dalam film tanpa memosisikan sineas atau peristiwa sebagai lakon. Tanpa arsip keberanian itu hanya kata ganti dari bunuh diri.

Read More

Film Pendek; YK 48 (on going progress) (Sutradara: Kiki Pea)

START

Photo oleh Agus (YKWKND)

Read More