Gengs...

Kota seperti Jogjakarta disandera banyak streotipe menyebalkan yang melahirkan banyak ukuran lalu membatasi kreativitas. Di arena permusikan, istilah Jogja Invasion yang diperkenalkan media saat banjirnya band-band Jogja ke industri musik awal 2000an membidani nilai-nilai baru. Jogja Sound contohnya. Banyak kalangan bilang gaya permusikan di Yogyakarta itu beda dengan kota lain. Ada ciri khasnya, meski sampai sekarang ciri itu terlampau abstrak didefinisikan.

Kabar buruknya ya ada band-band yang dituduh nggak Jogja banget gara-gara bikin karya yang jauh dari rasa kira-kira itu. Tuduhan macam, 'ini musiknya nggak Yogya banget' atau 'Jakarta banget deh' masih beredar.

Di film kurang lebih begitu. Banjirnya film-film bikinan sineas pasca reformasi sampai sekarang juga melahirkan streotipe itu. Ada film yang disebut Jogja banget. Penelitian Dominic Strinati, sosiolog University of Leicester dalam 'Popular Culture' sedikit menjawab sebab kenapa streotipe itu bisa tersemat. Dominic menuliskan bahwa budaya pop adalah lokasi pertarungan nilai-nilai yang terbentuk dan beredar di masyarakat. Film sebagai produk budaya populer, merekam nilai-nilai yang beredar sekaligus mengendap di kepala sineas.

Kenapa bisa mengendap? Ya karena sineas juga individu yang tumbuh karena nilai-nilai itu. Nah di lain sisi, sineas punya referensi atau pengalaman di luar nilai yang beredar. Misalnya saja referensi dalam pembuatan film sehingga pandangan yang lahir di luar komunitas sosialnya turut hadir dalam film yang dibuat. Sutradara, penulis skenario, sekaligus produser Ifa Isfansyah coba mengumpulkan fragmen-fragmen yang melahirkan streotipe itu.

Ifa bilang fragmen pertama yang kerap hadir adalah cara sineas menyampaikan cerita. Khas banget cara turur di Jogja yang lambat, alur juga bertempo lambat. Lalu cerita yang ditampilkan nggak jauh dari kehidupan desa, kompleks perumahan, kampung dan lain sebagainya. Musiknya juga merefleksikan mood sesuai visual yang ditonjolkan.

"Tapi sebenarnya ada benturan. Misal, teman-teman yang mahasiswa yang membat film di generasi setelah saya. Kalau di generasi saya kelihatan itu dari mana nilai lain itu hadir. Kami lebih nyaman cari referensi pembuat film Asia. Pas zaman belum ada festival, referensi itu kami dapatkan di rental VCD. Nah, setelah muncul film festival kita lebih nyaman menonton film-film di luar itu," kisah Ifa.

Dyna Herlina, peneliti, akademisi, sekaligus penulis buku "Krisis dan Paradoks Film di Indonesia punya temuan lain tetang film yang disebut Jogja banget itu. Dyna bilang ada kesamaan dari sekian banyak film berlatar belakang dan sosial Jogja dalam tujuh tahun terakhir terutama yang diproduksi institusi perpanjangan tangan negara. Konflik dalam alur cerita nggak dipertentangkan dengan tajam. Tensinya nggak tinggi. Banyaknya kesamaan itu melahirkan streotipe tentang film bikinan anak-anak Jogja.

"Konflik diselesaikan secara manusiawi. Caranya? Tidak menyalahkan, kedua belah pihak memberikan kontribusi kesalahan atau solusinya diberikan pada pihak ke-3. Penyelesaian (konflik) dibuat Jogja banget: harmonis. Konflik tujuannya mengembalikan keharmonisan, bukan menyelesaikan masalah,” beber akademisi yang melahirkan Rumah Sinema bareng kawan-kawannya itu.

Selalu ada orang-orang yang berupaya memecah streotipe yang telah membatu. Ifa juga punya contohnya. Dia menyebut Anggi Noen yang beberapa kali membuat film eksperimental sebenarnya adalah salah satu cara memisahkan diri dari streotipe itu. Ifa pada akhirnya juga berani bilang kalau mau disebut Jogja banget berarti sineas maupun filmnya belum mendapat perspektif dari kultur sinema yang lain.

"Defaultnya Jogja itu apa, Gandrik misalnya. Itu tuh refleksikan dari sana. Saya menunggu sesuatu yang sangat menceritakan sesuatu yang sangat dari Jogja dengan bahasa visual yang ditabrakkan. Kalau saya itu, yang paling saya support adalah keberagamannya aja," pungkas Ifa

Gengs...

Satu-satunya yang dipunyai orang kecil di luar pagar istana sejak negara ini terbagi dalam banyak kekuasaan feodal adalah amarah. Namun orang-orang kecil itu baru bisa mengeluarkan amarah, yang cenderung bar-bar karena telah mengendap lama, sejak Geng Rengasdengklok memaksa Sukarno dan kawan-kawan mengibarkan bendera. Sebelum itu? Bah, mereka lahir tanpa lidah. Dipampas mimpi-mimpinya. Anak petani ya nyawah saja. Perempuan pelengkap para priyai, serupa keris kritik Pramoedya Ananta Toer dalam "Gadis Pantai".

Tepat setelah proklamasi dibacakan, orang-orang bersorak. Mereka merasa bebas dari belenggu yang terpasang sejak ratusan tahun silam. Mereka bisa berdiri dengan kaki sendiri. Bebas mau ngapain saja di tanah sendiri. Sorak itu, bercampur dengan amarah yang makin mendidih. Mereka tidak pernah lupa bagaimana para priyai, arsitokrat, Belanda, dan Jepang memperlakukan mereka seperti binatang. Revolusi sosial terjadi, mengingatkan pada pembantaian dan perang panjang yang kita kenal sebagai Geger Pecinan.  

para bangsawan dan pejabat pamong praja dibantai karena dianggap mendukung penjajah. 140 orang dibunuh, di antaranya begawan sastra Amir Hamzah. Sekitar akhir 1945 meletus kekerasan di Tegal, Pekalongan, dan Brebes. Sejarawan mencatat peristiwa itu sebagai Revolusi Tiga Daerah. Raden Ayu Kardinah, adik kandung Kartini dipakaikan karung goni lalu diarak karena dendam massa terhadap status keluarga. Pembangkangan bersenjata menunggangi kepercayaan terhadap ramalan Sang Ratu Adil muncul di mana-mana.

Ganti rezim, amarah itu belum reda. Peristiwa Lima Belas Januari (Malari) contohnya. Demonstrasi besar-besaran itu mengubah wajah Orde Baru (Orba) menjadi bengis.

Gengs..

 

Ngomong-ngomong Orba, rezim itu punya pola pikir canggih banget. Mereka tahu kebengisan hanya akan mendatangkan amarah orang kecil. Pemberontakkan atau pembangkangan harus bisa dideteksi sedini mungkin. Keluh kesah orang kecil seperti sisa kunyahan kacang yang masuk ke lubang gigi: harus segera disingkirkan. Artinya konflik diminimalisir, tidak hanya menggunakan senjata dan granat, melainkan juga lewat cara-cara lembut. Misalnya lewat institusi pendidikan seperti sekolah dan acara-acara televisi macam Kelompencapir yang banjir gimmick.

Di Yogyakarta, produksi wacana antikonflik itu menyatu dengan budaya gagasan, contohnya pitutur atau wiwarah. Budaya gagasan ini sudah sukses membentuk perilaku dan cara pandang masyarakat Yogyakarta sejak Kraton masih menjadi episentrum pemerintahan. Pitutur atau wiwarah yang mulanya mendekam di dalam lingkungan para bangsawan menyebar ke luar dinding Kraton. Penelitian Abdul Muhaimin, anggota Dewan Kebudayaan Yogyakarta (DKY) dalam Jurnal Sosiologi yang diterbitkan Universitas Indonesia (UI) Vol. 15 Juli 2010 ngomongin itu di mana narasi-narasi kecil ini tumbuh di luaran kehidupan Kraton yang tidak pernah dilirik sebelumnya.

Artinya masyarakat Yogyakarta sudah akrab dengan narasi-narasi yang Orba kembangankan untuk membentuk keteraturan. "Pitutur atau wiwarah mulanya produk elite kerajaan Jawa (Mataram) tempo dulu yang selalu dihempaskan pada pusaran konflik antar-kerajaan dan intra-kerajaan, yang kemudian melahirkan local wisdom yang berbentuk piturur atau wiwarah-wiwarah yang menjurus pada terwujudnya kedamaian," katanya.

Sejumlah film bikinan para sineas Jogja merekam 'warisan' yang mengendap dalam kepala orang-orang lalu menjadi nilai budaya yang sukses besar mengatur perilaku itu. Para peneliti juga Gengs. Dyna Herlina, contohnya. Akademisi sekaligus peneliti film menemukan bahwa banyak film yang dibikin sineas, terutama bikinan Dinas tidak mengedepankan konflik. Dalam banyak film yang ia teliti medio 2014 sampai sekarang, konflik tidak dipertentangkan dengan sangat tajam dalam alur cerita.

"Konflik diselesikan dengan manusiawi. Caranya, tidak meyalahkan, kedua belah pihak memberikan kontribusi kesalahan atau solusinya diberikan pada pihak ketiga. Ada penyelesaian masalah yang Yogya banget. Situasinya dibuat harmonis, konflik tujuannya mengembalikan keharmonisan bukan menyelesaikan masalah," beber Dyna Herlina.

Kekhasan lainnya adalah tokoh dan penokohan. Hampir semua film yang dibiayai Dinas karakternya punya tokoh utama orang biasa. Nggak kaya. Nggak pinter banget, dan jauh dari kekuasaan. Mereka mengambil cerita dari orang biasa, desa, ibu-bu, dan lain sebagainya. Pitutur, wiwarah, dan nilai-nilai yang disebarkan Orba adalah solusi dalam menyudahi konflik. Dua hal itu menciptakan streotipe sendiri tentang dunia perfileman Yogyakarta. Yogya dinilai punya gaya sendiri, kekhasan sendiri.

"Orang-orang Yogya senang nonton filmnya sendiri. Mereka haus gitu dengan representasi lokal. Cerita yang mencerminkan diri mereka sendiri. Kenapa bisa ada yang menyebut Yogya banget? Mungkin karena apa yang diceritakan dalam film ya mereka banget. Guyon atau situasi yang Yogya banget," sambung penulis "Krisis dan Paradoks Film Indonesia" dan "Pembuat Film Yogyakarta (2015)" itu.

Link source: http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/viewFile/4860/3361

01 Cinematees Hitam

02 Cinematees Putih

03 Blacknote Pehagengster (kiri)

04 Blacknote Pehagengsi (kanan)

05 Korekgasinema (cricket hitam)

06 Sticker Pack Tur Dalam Negeri

Gengs..

Industri perfileman, khususnya saat bicara bioskop adalah sejarah gelap. Banget. Peteng. Orang miskin dari waktu ke waktu dilarang nonton bioskop. Bioskop itu bukan sekadar tempat nonton film. Di sana satu dari sekian tempat untuk mengklasifikasikan tubuh secara sosial dan ekonomi. Tubuh dipaksa patuh (udah galak belum?). Tubuh ditempatkan sesuai nominal. Membayar Rp50 ribu dengan Rp80 ribu untuk menonton film serupa itu beda.

Jurnalis sekaligus penulis, Alwi Shahab, menemukan fakta gelapnya sejarah bioskop dalam buku "Saudagar Baghdad dari Betawi". Di era kolonial, bioskop dibagi sesuai tempat menonton yakni kelas balcon, loge, stalles, dan kelas I. Ada juga bioskop yang membagi stratanya menjadi kelas I, II, dan II. Setiap bioskop memegang prinsip seperti ini, semakin jauh tempat duduk dari layar, maka harga karcis akan semakin mahal.

Sukarno, hanya mampu menonton di belakang layar kala itu. Misbach Yusa Biran dalam "Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa" mencatat kolonial punya istilah 'kelas kambing' untuk para pribumi. Tempat di mana Sukarno nonton itu contohnya. Pebisnis era kolonial juga menciptakan kelas sesuai bangunan. Ada bioskop yang khusus untuk orang Eropa saja. Bioskop Deca Park di Batavia atau Alhambra di jantung kota Jogja. Kelas-kelas ini tergantung lokasi gedung dengan keadaan ekonomi masyarakat sekitar.

Dua catatan itu memperlihatkan bahwa bioskop di era kolonial banyak berdiri di dekat pusat kekuasaan, dalam hal ini kantor pemerintahan. Sementara bagi orang-orang di pelosok, perkenalan dengan bioskop terjadi ketika kedatangan Jepang. Divisi Barisan Gambar Hidoep tentara Jepang keliling kampung dan dusun menyuguhkan tontonan gratis bermodal sebuah layar lebar dan pengeras suara di lapangan yang sudah ditentukan.

Cara-cara Jepang ini diadopsi para pengusaha setelah kemerdekaan. Sementara bioskop-bioskop di dekat pusat pemerintahan jadi alat propaganda Sukarno dan kawan-kawan. Tubuh, sekali lagi tidak menemukan kebebasannya. Tubuh rakyat dipaksa mengikuti ideologi yang sama sekali tak pernah mereka rasakan dampaknya.

Pasca 1965, industri perfileman bisa dikatakan hancur. Perampasan kuasa berdampak negatif bagi perfileman. Untuk mengisi kekosongan, Orba membuka keran impor selebar-lebarnya. Bioskop kala itu dipenuhi film-film Amerika. Bioskop drive-in membuka peluang bisnis baru yang sayangnya hanya bisa dinikmati orang-orang berduit. Pertengahan 80an jaringan bioskop mulai terbentuk. Cinema XXI, The Premiere, Cinema 21 contohnya. Harga karcisnya terjangkau, khususnya untuk orang-orang tertentu.

Usai melewati periode gelap, perfileman Indonesia mulai bergairah pasca reformasi. Film-film lokal kembali dilirik, barangkali penonton juga mulai bosan dengan suguhan sinetron dan telenovela di televisi. Mungkin juga mereka rindu dengan film yang dekat dengan mereka. Di sisi lain produksi film independen (yang diproduksi sendiri dengan alat-alat kustom) meningkat, terutama di Jogja. Film-film pendek bermunculan bersamaan dengan ruang-ruang pemutaran alternatif yang diakhiri diskusi.

Tahun 2001, Kelompok Belajar Bikin Film (KBBF) turut meramaikan skena perfileman di Jogja. Pertumbuhan ruang di sekitar cukup menarik tetapi mereka tak mau latah. Dengan keterbatasan referensi dan alat, mereka nekad bikin film lalu memperkenalkannya di bioskop. Judulnya "Video Cinta (Pak Pos Tolong Antarkan Bibirku) untuk kali pertama sebelum menggelar pemutaran di BPA Sekip akhir April 2001. Kala itu jaringan-jaringan bioskop menutup peluang para sineas untuk memperkenalkan karya mereka dengan alasan komersil. Maka KBBF membuat antitesis bahwa film komersil yang dibikin kelompok kecil juga bisa tayang di bioskop dan ruang-ruang yang dekat dengan rakyat.

"Apakah film Indonesia bisa hadir di bioskop ya itu yang kami usahakan. Kami memilih bioskop untuk memperkenalkannya karena bioskop kala itu hanya memutar film Indonesia yang kelas B. Erotis begitu. Terus kami putar di  kampus karena keinginan membuka ruang alternatif saja biar masyarakat bisa mengakses film dengan cara yang paling gampang," beber Agus Rochmad a.k.a Cosu sutradara "Video Cinta".

Bagaimana KBBF membuat film adalah sederet keajaiban sekaligus heroisme. Mereka saat itu berstatus sebagai mahasiswa dengan tingkat ekonomi rendah. Mau nyewa CD ke rental untuk referensi saja tidak kuat. Acuan pembuatan ya film populer yang tayang di televisi seperti 'Natural Born Killer' garapan Quentin Tarantino, Srimulat, dan sinetron.

"karena saat itu era TV sangat kuat. Memengaruhi semuanya. Kalau kita perhatikan, dialog maupun gerak ya dipengaruhi TV. Rujukannya ya TV banget. Hanya berdasar ingatan saja bikinnya. Sejak awal kami nggak pernah menyasar festival karena sudah banyak yang berpikir ke sana. Tujuan kami komersil dan cari uang karena tidak setiap orang harus jadi Sukarno," sambung Doni Kus.

Koran Bernas, edisi 24 April 2001 sempat mencatat gerakan KBBF dalam mempromosikan filmnya tersebut. Sang sutradara, tulis Bernas, memastikan bahwa tidak akan ada lagi kesalahan teknis penyebab kegagalan putar di UNY 7-8 April lalu. Doni Kus dan Cosu ingat sekali pemutaran perdana di UNY itu kacau balau. Film berformat super VHS itu gagal putar karena belum terender padahal penonton sudah menyesaki ruang pemutaran. Beruntung kala itu waktu berpihak pada tiap kepala yang datang sehingga berkontemplasi bukan hal aneh.

"Di pemutaran kedua, di Sekip UGM film sukses diputar meski kami tidak untung sama sekali. Malah uang dari karcis parkir lebih banyak dari pemutaran. Tetapi di sanalah semangatnya, kami ingin film bisa dekat dengan semua orang," tandas Cosu.

Yang pokok dalam momentum 21 tahun lalu itu sebenarnya bukan untung rugi melainkan pertemuan para tubuh dalam ruang pemutaran yang tak terikat kelas. Sementara mereka yang dalam bioskop dilarang untuk menyilangkan kaki atau selonjoran saat menyaksikan Rangga dan Cinta bertengkar karena puisi.

Ya, ini kali kedua kami bekerja dengan Agensi  Srengenge. Pertama tentang Jogja Lebih Bike dan yang kedua tentang perempuan dengan tajuk Feminist Stage oleh SP Kinasih pada 28 September 2022 di UGM. Sengaja kami mengajak Dinda (Head of Cam & Editor) untuk penuh berekspresi, sementara 3 laki-laki lain harus mengkoordinir jalannya ide dari Dinda hari itu.

Jangan sungkan untuk bekerjasama dengan kami ya :D

Klik image untuk membacanya
 

Komunitas, kolektif, maupun ruang-ruang baru yang muncul pasca reformasi bermetamorfosis. Ada yang menjadi rumah produksi, festival, EO, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan itu tidak memperlemah ekosistem perfileman Jogja. Perubahan itu menguatkan sekaligus memperkaya predikat Jogja sebagai kota seni di mata dunia. Perubahan itu juga semacam retrospeksi padat bahwa Jogja berisi para pegiat yang enggan tergilas zaman.

Bagaimana wajah baru itu bertahan di tengah gempuran zaman, apalagi di era digital, saat tiap orang dituntut berpikir cepat di tengah ruang-ruang digital adalah persoalan lain. Apalagi saat pandemi yang memperlambat perputaran uang produksi dalam berkesenian. Strategi untuk bertahan hidup pun sendiri-sendiri. Nggak ada yang salah sih selama tidak melanggar hukum.

Ada yang mendekat ke lingkar kekuasaan agar mendapat akses ekonomi, politik, dan sosial untuk memperpanjang napas lembaga. Beberapa menggantungkan harap ke yayasan swasta maupun luar negeri agar mampu meneruskan rencana. Sementara beberapa rupa lain menghadapi realita sesuai kemampuan tetapi tidak menepikan berbagai kemungkinan, dengan kata lain meminjam semangat stoik untuk menjalankan tiap misi yang disepakati.

Festival Film Pelajar Jogja (FFPJ) satu di antara ruang penting dalam perfileman Jogja. Ruang belajar berpikir kritis yang mencuri perhatian sejak kali pertama memancang nama ini punya gaya yang cenderung sederhana sekaligus mengedepankan ikhtiar. Para perintis FFPJ menyisihkan uang pribadi dari kerja-kerja lain agar festival yang menjadi ruang silaturahmi para pegiat film yang masih duduk di bangku sekolah itu tetap berjalan. Para peserta yang mengikuti festival juga banyak membantu dengan membeli tiket atau merch. Mereka memahami betul FFPJ adalah ruang yang harus dirawat bersama.

"Tetapi kami juga tidak menepikan berbagai kemungkinan misalnya ada sponsor. Kalau soal sponsor ini kami lebih banyak barter sebenarnya, dia punya apa kami punya apa. Misalnya saja seperti yang terjadi belakangan ini kami didukung sama salah satu kampus yang mempersilakan kami menggunakan fasilitas untuk menghelat festival," beber Tomy Taslim, salah seorang perintis FFPJ.

Sejak penyelenggaraan pertama di tahun 2010, FFPJ kental dengan suasana silaturahmi, belajar bersama, dan berbagi. Festival nggak hanya diisi dengan pemutaran film saja. Para pelajar yang kebanyakan masih bergulat dengan dunia SMA, guru-fasilitator, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul, berkenalan, saling bertukar pengetahuan, serta berdialog. Sederet program yang dibuat dalam festival punya satu tujuan: membingkai pelajar agar berpikir kritis.

12 tahun mereka melakukan kerja-kera kebudayaan. Sepanjang itu, gengs, yang paling keren dari FFPJ adalah mereka nggak terjebak dalam sistem sosial di Jogja seperti lahirnya perilaku feodal. Artinya mereka nggak berpikir tentang ukuran-ukuran film harus begini atau begitu. Nggak peduli sebesar apa pencapaian sehingga minta dihormati setelah meninggalkan jejak kebudayaan yang cukup penting bagi sineas muda wabil khusus para pelajar.

"Kami enggak tahu bagaimana pencapaiannya, yang penting menghidupi ruang ini agar bisa terus digunakan bersama. Jogja itu asyik sebenarnya, kita bisa bebas tanpa beban bikin film. Nggak harus ada ukuran-ukuran harus begini atau seperti film itu. Soal adanya circle tertentu, ya kapan-kapan kita membongkarnya," tandas Tomy Taslim.
 

Instagram:

 

 

Geng...

David Hanan, dalam penelitian yang dibukukan berjudul Cultural Specificity in Indonesian Film: Diversity in Unity menggelantarkan banyak fakta menarik tentang perfileman di Indonesia. Indonesia, tulisnya, perfileman Indonesia telah melalui tiga babak: Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), dan pasca reformasi. Tiap babak banyak melahirkan sutradara yang menuangkan kritik lewat film. Teguh Karya satu di antaranya.

tahun 1985, Teguh menulis sekaligus menyutradarai "Secangkir Kopi Pahit". Film itu disebut Hanan sebagai karya inovatif pada masa itu karena menggunakan struktur kilas balik. Film ini menggambarkan nasib orang-orang desa yang 'dipaksa' keluar dari kampung halamannya menuju wilayah lain. Teguh waktu itu tengah mengkritik kebijakan transmigrasi Orba yang lebih banyak melahirkan penderitaan.

Ada pula Sjuman Djaya juga memberikan kontribusi penting dengan memproduksi film-film yang memperkaya kritik sosial dalam perfilman era Orde Baru. Salah satunya adalah "Si Mamad" (1973) yang menyindir praktik korupsi pada kalangan birokrat. Sebelas tahun kemudian, a merilis "Kerikil Kerikil Tajam", menggambarkan betapa kejamnya Jakarta terhadap para perempuan desa yang sedang mencari pekerjaan.

Pasca reformasi, hampir semua pegiat film berlomba-lomba menumpahkan kritik yang tak pernah meluncur telengas di bawah Orba. Produksi film tambah. Dari yang bioskop sentris sampai film pendek. Ruang-ruang pemutaran juga tumbuh. Kinoki salah satunya. Kinoki, kolektif yang didirikan mendiang Elida Tamalagi pada 2005 merupakan sebuah ruang putar alternatif (sosial) untuk para sineas dan penikmat film.

Pandangan Henri Lefebre terhadap ruang barangkali cukup tepat menggambarkan ruang dalam di benak anak-anak Kinoki ini. Bagi Lefebre, ruang sosial tidak diproduksi untuk dibaca atau diraih melainkan lebih baik dari itu. Tempat hidup bagi manusia, dengan darah dan daging. Hidup penuh gairah dalam konteks urban mereka masing-masing.

Pemaparan Adrian Jonathan Pasaribu, Manajer Program bioskop Kinoki (2007-2010) ketika ngobrol santai sembari mengenang Kinoki dengan YK48 memang mengarah ke sana. Kinoki punya posisi penting dalam kultur komunitas film pasca reformasi, khususnya di Yogyakarta. Mereka tidak hanya mengkritik film tetapi juga menguliti ide dari pembuat film itu sendiri.

"Semua bisa datang ke Kinoki. Basisnya memang komunitas. Bikin pemutaran atau diskusi di sana tanpa ditarik biaya. Ruang untuk mempermudah akses terhadap perfileman bagi pegiat-pegiatnya, soalnya di luar sana akses masih sangat terbatas. Ruang untuk cari teman dan menambah pengetahuan begitu pula dengan kritik," kenang Adrian.

Di luar heroisme itu, ada kebiasaan keren di Kinoki. Narasumber atau pegiat film harus siap dikuliti di sana. Wacana yang sampaikan lewat film tidak tunggal. Artinya selalu ada wacana lain yang menandingi. Cara anak-anak Kinoki menyampaikan kritik juga cukup telengas. Banyak yang disemprot habis-habisan lalu terpanggang tinggal rangka sehingga menggelar diskusi film di sana adalah tantangan besar yang tidak setiap orang bisa mengatasinya. Barangkali Teguh dan Suman Djaya juga bakal dikuliti andai Kinoki sudah muncuk di puncak karier mereka.

Bukankah hal yang aneh bila sineas mengkritik sesuatu dalam film tetapi asing terhadap kritik itu sendiri. Saat ini kita akrab dengan kondisi itu. Beberapa sineas berang ketika filmnya mendapat komentar atau ulasan pedas padahal juga memuat kritik. Sebagian lainnya diplomatis. Minta ada solusi setelah kritik. Padahal kritik itu sendiri tidak biner, bukan benar-salah atau hitam-putih melainkan upaya meletakkan film dan sineas sebagai kajian.

Dengan kata lain, film tidak hanya sebagai produk hiburan semata, namun ada sisi-sisi lain seperti ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Kesadaran tersebut hanya bisa muncul dengan adanya penyadaran lewat literasi audiovisual.

Gairah-gairah semacam itu hadir di Kinoki tiap hari. Adrian cerita, Kinoki juga melepaskan diri dari banyak ukuran akademis ketika mengupas film. "Saya terkenang beberapa momen. Ketika pemutaran, simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan suatu kota hadir di sana, misalnya tugu atau Malioboro untuk Jogja. Langsung disemprot tuh, 'emang Jogja itu cuma Malioboro' atau 'emang Jakarta cuma Monas', seasyik itu," kenangnya.

Kinoki sendiri terus beroperasi hingga akhirnya tutup pada 2011. Penutupan Kinoki diikuti peristiwa yang jauh lebih menyedihkan: Elida Tamalagi, meninggal akibat sakit pada 13 September 2011, hanya dua hari sebelum menjalani ujian tesisnya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

***

 Ada anak AMIKOM di sini? Yuk sharing tentang producing sebuah karya audio visual :D

View this post on Instagram

A post shared by Komunitas Multimedia Amikom (@media_koma)

 Oleh: Danang Rusdy

 

Akhir-akhir ini pokok bahasan perihal sejarah serta dinamika kesenian di setiap kota semakin marak diperbincangkan. Salah satu yang paling hangat adalah film dokumenter YK 48. Film besutan sutradara Kiki Pea ini mengangkat geliat perfilman yang terjadi di kota pelajar, Yogyakarta. Sekolah film dan teater Cine Drama Institute yang berdiri sejak 1948 dengan tokoh sentral Hinatsu Eitaroo alias Dr. Hu Yung menjadi titik awal perjalanan. Lewat penuturan dari sejumlah saksi hidup, pelaku dan pegiat sinema para penonton diajak mengecap beragam informasi yang tersebar secara sporadis

 

Masa-masa keruntuhan Orde Baru menjadi bagian krusial dalam pergerakan ruang-ruang produksi sekaligus apresiasi. Film ini mempertegas citra medan sosial kota Yogyakarta yang sarat akan keberadaan serta kekuatan modal sosial. Menarik untuk menyimak ruang-ruang informal lahir dari keragaman latar belakang yang berbeda-beda, sebagaimana praktik kerja De Javu Production yang memandang karya film sebagai media komunikasi. Di sisi lain, proses kreatif Anggi Noen yang menggunakan kaset Coldplay sebagai soundtrack lagu dan juga terstimoni BW Purbanegara tentang rental film sebagai ruang kelas memberi gambaran betapa antusiasme begitu membuncah hingga menerabas segala keterbatasan

 

Ketersediaan komunitas juga tidak melulu berlandaskan etos kerja produksi film. Ruang-ruang apresiasi dibangun melalui forum-forum festival yang diinisiasi oleh FFD, pemutaran film di ruang publik oleh Kinoki hingga wilayah kerja penelitian yang menjadi prioritas Rumah Sinema. Ada kesadaran untuk membangun support system dalam rangka menciptakan ekosistem yang sehat dan dinamis. Warisan tersebut terus berlanjut hingga generasi terbaru yang diwakili oleh Cinemartani

 

Tentu bukan perkara mudah untuk mengurai sejarah panjang perfilman tersebut dalam durasi 48 menit. Berbagai pertanyaan serta rangkaian data yang mungkin tercecer membuka peluang lebar bagi kemunculan karya dokumenter dengan tema pembahasan yang lebih spesifik.

 

Semisal relasi kuasa yang terjadi ketika Puskat mengadopsi spirit teologi pembebasan dan harus berhadapan dengan representasi negara yang mengidentifikasi setiap gerakan kritis sebagai bentuk komunisme gaya baru. Atau pernyataan apokiliptis dari Adrian Jonathan perihal anggapan bahwa dinamika dunia perfilman hanya melulu persoalan produksi. Bentuk ketimpangan yang sudah menjadi kewajaran.

 

Usaha Pehagengsi untuk menginisiasi acara pemutaran di sejumlah kota patut diacungi jempol. Interaksi dua arah yang terjalin dengan para pehagengster memberikan harapan bagi lahirnya karya-karya dokumenter sejenis. Betapa identitas budaya dari Lombok Utara, Medan, Buleleng, ataupun Palu turut serta memperkaya dunia perfilman tanah air. Tidak melulu Jawa sentris.

 

Aku adalah produk revolusi berlambang kemajuan teknologi

Aku ditampilkan tanpa suara, tanpa warna, tanpa kuasa

Tapi di sini, di tanah ini

Aku menjadi senjata pengusir para penjajah!

 

-

Tulisan ini adalah rangkaian acara Pehagengster dengan tajuk Liga Kritik Pehagengster. Penonton bebas mengkritik, mereview, atau saling berpantulan bebas dalam medium apapun (teks, audio, video, dll) dan dikirim ke kami melalui google form dalam rentang 30 Maret – 10 Mei 2022. Tulisan ini bertolak dari 2 film pendek terbaru kami, YK 48 & PDKT 6 Minggu. Tulisan ini dinilai oleh Adrian Jonathan Pasaribu selaku wasit. Selamat membaca!