Gengs..gengs..

Emanuelle Levinas pernah bilang, waktu adalah sesuatu yang tak terbatas sekaligus melampaui ketidakmungkinan. Apa yang dibilang filosof yang memadukan tradisi agama, filsafat barat dengan pendekatan fenomenologis itu benar-benar mewujud di Jogja. Sebab, waktu adalah senjata rahasia Jogja yang enggak dipunyai kota lain, terlebih Jakarta. Banyak yang bilang, di Jakarta waktu terbuang di jalan sementara di Jogja, waktu terbuang di warung kopi.

Membincang hubungan Jakarta dan Jogja dalam dunia perfileman tampaknya harus bicara soal posisi dua kota itu dalam relasi sosial lebih dulu deh.

Bagaimana sesaknya Jakarta bisa dilacak dalam penelitian Alwi Shahab yang menuliskannya dalam Robinhood Betawi: Kisah Betawi Tempo Doeloe. Saat masa pemerintahan Coen, dari 1619-1623 penduduk Batavia mencapai 50.000 jiwa. Separuh penduduk adalah para budak yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Seiring waktu Batavia berkembang pesat menjadi kota dagang dan industri. Munculnya kantor-kantor besar dan pabrik mendorong orang desa mengadu nasib ke Batavia.

Streotipe Batavia sebagai 'tanah yang dijanjikan' dipertebal ketika Jogja mengembalikan ibu kota ke sana tahun 6 Juli 1949. Wacana nasionalisme dan kenegaraaan yang menggaung usai Agresi Militer makin menarik minat orang-orang dari luar untuk ke Jakarta. 

Di sana mereka tergopoh-gopoh mengejar harapan dan janji-janji kemakmuran. Waktu punya nilai, terbatas, dan punya harga. Tahun 70an-dalam sebuah wawancara di majalah Prisma edisi Mei 1977-Gubernur Soemarno tahun 1962 bikin kebijakan non populis. Ia mengumumkan Jakarta sebagai kota tertutup. Setiap RT dan RW wajib melaporkan pendatang baru. Bagi mereka yang tak punya pekerjaan dilarang masuk Jakarta.

Namun, kebijakan itu gagal total. Jakarta tetap jadi tujuan orang-orang yang mencari kelahiran kedua. Pepatah waktu adalah uang menemukan bentuk terbaiknya.

Jogja sebaliknya, keseloan demi keseloan selalu melahirkan banyak hal yang menyenangkan sekaligus penting. Memang di tahun 70an Yogyakarta sempat jadi tujuan urbanisasi. Namun para kaum urban ini, merujuk pada penelitian Tadjuddin Noer Effendi yang dituliskan di Kompas tahun 1987 bisa bertahan hidup dengan bersiasat. Artinya tiap gerakkan mereka lahir setelah melewati obrolan panjang di pinggir jalan dengan warga sekitar atau dengan kelompok mereka sendiri.

Bagaimana Jogja bisa membuat mereka bertahan hidup dengan ngobrol saja itu ajaib banget. Di dunia perfileman juga. Kultur selo dan ngobrol itu melahirkan banyak gerakkan dan sineas edan yang berpengaruh—bahkan menjadi kronik—di perfileman Indonesia. Padahal Jogja nggak punya sekolah atau kampus film.

Bisa bebas nonton lalu bikin film saja baru setelah Orba runtuh (Baca: Gegar Film Post-Departemen Penerangan). Dibanding Jakarta yang sudah akrab dengan perfileman didukung fasilitas dan pendidikan, plus pengetahuan bisnis rasanya butuh waktu panjang untuk mengejarnya.

Namun ketidakmungkinan itu dibabat anak-anak Jogja lewat ribuan diskusi yang diselipi pertengaran, rasan-rasan, dan sekian percobaan yang mengejutkan dunia perfileman. Ditutupnya tirai pengetahuan karena mengedepankan aspek bisnis melahap Jakarta. Ide-ide perfilman kering. Talenta pun menukik.

"Sekarang apa yang dibawa Jakarta ke Jogja? Dalam perspektif politik, ya hanya uang. Uang! Jogja selo nggak punya uang tapi ilmune tinggi, Jakarta punya uang tapi nggak punya waktu. Terus sumbangsih Jogja ke industri (Jakarta) apa? Talent. Nuwun sewu, sutradara mana—yang apik banget—sekarang ini yang nggak ada hubungannya sama Jogja? Mana yang bisa dipisahkan sama Jogja?”

Gengs..

Yakin deh, dunia kreatif itu adalah medan pertempuran kuasa. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan yang bentuknya otoritatif. Pengetahuan lama-lama hanya memberi pilihan yang sifatnya ontologis: baik-benar, hitam-putih, dengan kata lain pragmatis. Jogja yang punya talen dan keseloan lama-lama ditelan Jakarta yang punya uang. Independensi yang dibesarkan keseloan tak lagi penting, bahkan cenderung ditanggalkan. Sebagian sineas sibuk dengan institusinya masing-masing, mulai jarang yang memikirkan Jogja.

“Pada akhirnya perfileman Jogja itu layu sebelum berkembang karena serakah. Talenta ditelan uang, masalah. Terus terang aku ragu, benarkah kita melakukan semua ini karena Jogja? Karena ilmu? Karena penting? Atau jangan-jangan kita semua menjadi independen karena gagal mainstream, pas dapat uang independensinya habis,” kritik Basbeth.

Ada kisah seperti ini, yang sepertinya kerap berlalu-lalang sebelum JAFF: film maker muda tumbuh, produksi tambah, teknologi melesat, ruang diskusi melebar, tetapi penontonnya terbatas. Dengan kata lain belum melampaui tembok regional. 

Penonton film, di ruang-ruang kampus adalah teman sendiri, atau teman dari teman berkat kekuatan cangkem dibarengi publikasi kecil-kecilan. Ada yang nekad juga memutar filmnya di bioskop (Baca: Posisi Fajar Nugros dalam Kronik Nekad Dunia).

Ketika keran budaya tak lagi punya lembaga sensor setelah Orde Baru (Orba) jatuh, akses terhadap referensi film meluas. Terlebih dengan munculnya internet, wah referensi enggak sekadar golden era-nya Hollywood. Sineas bisa dengan mudah ngobrolin film-film bikinan Barandos Ceko sampai Hong Kong New Wave. Semuanya bisa diakses. Tema film juga meluas. Intinya Jogja kala itu cukup kaya, kaya banget. 

Beberapa bulan setelah gempa besar yang nyaris meratakan Jogja, JAFF datang. Garin Nugroho dan kawan-kawan memancang pernyataan bahwa inilah festival film di Jogja yang melibatkan sepertiga dunia. Semua film bisa disaksikan di sana, dari fiksi sampai dokumenter. Didukung dana yang cukup besar plus kampanye penyelenggaraan yang 'wangi' seperti dihelat sebagai bagian sekaligus merayakan Milad Jogja, penyelenggaraannya sukses besar.

Kali pertama menancapkan bendera, tamu-tamu dari luar negeri datang, menjadi bagian JAFF. Sineas muda bergairah karena JAFF menawarkan peluang yang dulu sulit terproyeksikan: film mereka disaksikan dunia!

Mereka yang datang enggak hanya berstatus sebagai sineas, film maker, atau pegiat budaya. Acaranya juga nggak melulu nonton film, kaya banget lah pokoknya. Penontonnya datang dari beragam latar belakang. Sineas yang filmnya diputar di sana girang bukan main. Layar JAFF, kala itu, bisa dibilang telah melampaui bioskop.

Gengs..

Tiap peristiwa selalu punya sisi remang. Enggak ada yang tunggal karena realitas selalu punya banyak wajah. Bunuh diri massal penganut Heavenly Gate di Amerika tahun 90an tidak bisa menutupi fakta bahwa institusi agama tak bisa menyelesaikan atau mengukur kebahagiaan tiap orang yang sempat mengenalnya. Populernya video aerobik Jade Fonda yang diadopsi Berty Tilarso nggak bisa menyembunyikan fakta bahwa televisi pada saat itu selalu mengedepankan maskulinitas.

Apalagi JAFF. Peristiwa, momen, sekaligus pertemuan kebudayaan itu perlahan menampilkan wajah lain yang cukup berbahaya. JAFF, secara natural menciptakan ukuran di dunia sineas. JAFF menjadi mimpi indah sekaligus pencapaian tertinggi, yang sialnya melahap banyak kemungkinan lain. Yosep Anggi Noen, membeberkan salah satu efek ‘remang’ bagi sineas muda, tanda waspada sekaligus pentingnya memahami diri sendiri.

“Kultur yang belum terbentuk dari hadirnya JAFF adalah selling your self. Ada banyak penghalang, nggak tahu ya kenapa atau apa yang tidak bisa dilompati. Maka sekarang yang di scoop besar ya itu-itu saja. Ada yang muda tapi sedikit lah, begitu sih menurutku,” beber Joseph Anggi Noen.

Sineas asal Moyudan yang menyutradari “Hiruk Pikuk Si Alkisah”, “The Science of Fictions”, “Vakansi yang Janggal dan Penyakit Lainnya”, “Kisah Cinta yang Asu”, “Istirahatlah Kata-Kata”, dan banyak film keren lainnya itu sebenarnya salah satu orang yang ikut mendirikan JAFF pertama. Dia agak lupa tahun berapa dia keluar dari JAFF. 

Alasannya, karena ingin dikenal sebagai film maker. Tanda bahwa dia tak mau terus-terusan di zona nyaman sekaligus mengejar mimpi yang jauh lebih besar.

“Supaya aku leluasa bilang, ‘Saya Yosep Anggi Noen, saya film maker,” tandasnya.

1908, 1928, 1945, 1966, 1974, 1978, 1998.

Deretan angka-angka itu bukan nomor buntut loh Gengs. Itu adalah deretan tahun di mana anak-anak muda Indonesia mengubah wajah republik. 1908, mahasiswa Indo di Stovia yang antimager-mager club bikin Boedi Oetomo, organisasi perjuangan pertama dengan struktur modern.

1928 pelajar-pelajar Indonesia bikin propaganda Sumpah Pemuda. 1945, geng Rengasdengklok mempercepat proklamasi kemerdekaan. Kalau enggak ada mereka, wah bisa berbelit-belit itu golongan tua macam Sukarno dan Hatta memproklamirkan kemerdakaan.

1966 lahir demonstrasi damai menuntut perbaikan politik dalam negeri. Sekalipun ada indikasi para mahasiswa ditunggani militer untuk menggulingkan Sukarno, hal-hal macam itu nggak mengecilkan peran mereka bikin perubahan. 1974, Hariman Siregar dan kawan-kawan bikin demo serupa, menuntut Orde Baru (Orba) benar-benar mikirin rakyat daripada investor Jepang. 1998 ribuan anak muda menjatuhkan Orba.

Anak muda nggak hanya penting untuk gerakan politik. Di ruang yang lain mereka sama pentingnya. Dunia seni misalnya. Anak muda selalu memberi angin segar. Ide-ide liar diikuti taktik dan strategi yang menembus ketidakmungkinan. Namun, dalam realita kekinian, orang-orang tua di komunitas, kolektif, atau institusi film kerap mengabaikan mereka. Ini terjadi di mana saja, Jogja juga.

Soe Gok Gie, aktivis serba bisa yang diperankan Nicholas Saputra dalam film "GIE" garapan Riri Riza itu pernah sebal bukan main terhadap feodalisme yang memosisikan kaum muda seperti bayi di Jogja: tidak tahu apa-apa. Rasa sebalnya itu ia tulis dalam catatan harian yang sekarang jadi buku wajib baca di kalangan aktivis: "Catatan Seorang Demonstran". 

Di FS Gama dosen adalah dewa dan asisten adalah pahlawan yang harus dihormati. Suasana tertutup dan komunikasi yang kurang membuat feodal tambah kuat. -Soe Hok Gie- 

Kemuraman itu enggak hanya ditemukan di lingkup akademis dan aktivis, di dunia film Indonesia, Shalahudin Siregar punya banyak contoh kasusnya. Jangankan kesempatan, anak-anak muda hanya dilihat sebagai buruh dan kerap mendapat perilaku tidak pantas.

“Setelah JAFF mulai, ada hegemoni beberapa orang (bisa disebut dinasti) agak nggak sehat untuk Jogja. Ada anak muda yang mau berkembang tapi susah. Regenerasi jalan sendiri-sendiri, enggak salah sebenarnya, tapi buatku penting juga institusi besar membuka diri terhadap generasi di bawahnya dengan sistem yang lebih terstruktur dan bisa diakses siapa saja," bebernya pas ngobrol santai sama anak-anak film YK48.

Frasa 'membuka diri' dipersempit dengan contoh lain. Ditutupnya Akses dan monopoli jaringan kerja, kata kritikus sekaligus film maker itu contoh lain betapa naasnya nasib anak muda sekarang. Banyak anak muda yang rela menjadi volunteer festival film tidak diberi kesempatan berkembang. Padahal mereka nge-volunteer ingin belajar banyak hal di luar produksi film. Kekolotan itu bikin banyak festival film nggak berkembang, diam di tempat. Sudah nggak dapat kesempatan, ada yang mendapat pelecehan seksual pula. Gendeng!

“Monopoli resourches itu yang paling kental. Ditambah feodalisme, banyak kesalahan orang-orang yang mengurus festival itu menjadi kewajaran sehingga tidak lagi menjadi ruang aman,” tandas Shalahudin.

Golden age of documentary. Begitu orang-orang bilang tentang zaman ini Gengs. Masa di mana streaming platform dengan ragam kontennya adalah teman terintim anak-anak muda. Hanya bermodal internet dan langganan , anak-anak muda sekarang bisa nonton apa saja, kapan, dan di manapun mereka mau. Enggak perlu rebutan saluran TV seperti 20 atau 30 tahun lalu sama orang tua.

Kita mau nonton Jiban, eh ngepasin banget sama aerobiknya Berty Tilarso. Kita mau mantengin cute-nya Brandon Walsh dalam Baverly Hills 90210 eh ngepasin sama Dunia dalam Berita yang wajib ditonton orang tua. Sekarang bebas, streaming di ponsel pas boker juga bisa, tanpa gangguan sedikitpun. Canggih kan ya? 

Film dokumenter, salah satu konten yang naik daun. Film maker Indonesia yang berani bikin dokumenter juga makin banyak. Tambah film maker berarti produksinya tambah. Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dirangkum Kata Data lalu diunggah 15 Desember 2021 kemarin, ada 3.423 produksi film di Indonesia pada 2020. Sepanjang tahun gelap itu ada 289 film layar lebar, 206 film pendek, dan 168 film dokumenter yang diproduksi. Rata-rata disebarkan melalui platform streaming digital.

Situasi sekarang memang beda banget seperti dua dekade lalu. Bukan hanya soal perpindahan medium saja. Sekarang sudah banyak sekolah atau universitas yang punya jurusan film. Enggak heran banyak film maker lahir setelah menempa banyak jurus di Universitas yang punya jurusan film. Mereka juga melewati banyak peristiwa, ratusan diskusi dan diskursus, serta mengupas ribuan film. Sayangnya, pertumbuhan itu nggak dibarengi dengan massifnya kritik film, terutama di ruang dokumenter.

Dwi Sujanti Nugraheni, penerima Artist Fellowship dari Asian Cultural Council di New York  2009 untuk mengamati industri film, termasuk pendanaan dan distribusi itu melihat film dokumenter di sekolahan masih jadi pilihan. Seharusnya dokumenter diajarkan di semester pertama.

"Padahal kalo berangkat dari dokumenter dulu, bisa belajar riset. Ya riset karakter, riset apa riset itu. Fiksi mungkin bisa jadi lebih bagus. Harusnya mulainya dari pendidikan dulu, setidaknya satu semester pertama itu dokumenter, baru selebihnya ke fiksi," kata Heni.

Nah bertumbuhnya jumlah film maker dan produksi juga harus diiringi dengan kritik film. Saat ini belum banyak ruang untuk kritik film gitu. Kritik film tidak boleh lenyap dan film maker juga jangan antikritik. Jangan ngambekan karena kritik itu sendiri prinsipnya adalah apresiasi.