Klik image untuk membacanya
 

Komunitas, kolektif, maupun ruang-ruang baru yang muncul pasca reformasi bermetamorfosis. Ada yang menjadi rumah produksi, festival, EO, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan itu tidak memperlemah ekosistem perfileman Jogja. Perubahan itu menguatkan sekaligus memperkaya predikat Jogja sebagai kota seni di mata dunia. Perubahan itu juga semacam retrospeksi padat bahwa Jogja berisi para pegiat yang enggan tergilas zaman.

Bagaimana wajah baru itu bertahan di tengah gempuran zaman, apalagi di era digital, saat tiap orang dituntut berpikir cepat di tengah ruang-ruang digital adalah persoalan lain. Apalagi saat pandemi yang memperlambat perputaran uang produksi dalam berkesenian. Strategi untuk bertahan hidup pun sendiri-sendiri. Nggak ada yang salah sih selama tidak melanggar hukum.

Ada yang mendekat ke lingkar kekuasaan agar mendapat akses ekonomi, politik, dan sosial untuk memperpanjang napas lembaga. Beberapa menggantungkan harap ke yayasan swasta maupun luar negeri agar mampu meneruskan rencana. Sementara beberapa rupa lain menghadapi realita sesuai kemampuan tetapi tidak menepikan berbagai kemungkinan, dengan kata lain meminjam semangat stoik untuk menjalankan tiap misi yang disepakati.

Festival Film Pelajar Jogja (FFPJ) satu di antara ruang penting dalam perfileman Jogja. Ruang belajar berpikir kritis yang mencuri perhatian sejak kali pertama memancang nama ini punya gaya yang cenderung sederhana sekaligus mengedepankan ikhtiar. Para perintis FFPJ menyisihkan uang pribadi dari kerja-kerja lain agar festival yang menjadi ruang silaturahmi para pegiat film yang masih duduk di bangku sekolah itu tetap berjalan. Para peserta yang mengikuti festival juga banyak membantu dengan membeli tiket atau merch. Mereka memahami betul FFPJ adalah ruang yang harus dirawat bersama.

"Tetapi kami juga tidak menepikan berbagai kemungkinan misalnya ada sponsor. Kalau soal sponsor ini kami lebih banyak barter sebenarnya, dia punya apa kami punya apa. Misalnya saja seperti yang terjadi belakangan ini kami didukung sama salah satu kampus yang mempersilakan kami menggunakan fasilitas untuk menghelat festival," beber Tomy Taslim, salah seorang perintis FFPJ.

Sejak penyelenggaraan pertama di tahun 2010, FFPJ kental dengan suasana silaturahmi, belajar bersama, dan berbagi. Festival nggak hanya diisi dengan pemutaran film saja. Para pelajar yang kebanyakan masih bergulat dengan dunia SMA, guru-fasilitator, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul, berkenalan, saling bertukar pengetahuan, serta berdialog. Sederet program yang dibuat dalam festival punya satu tujuan: membingkai pelajar agar berpikir kritis.

12 tahun mereka melakukan kerja-kera kebudayaan. Sepanjang itu, gengs, yang paling keren dari FFPJ adalah mereka nggak terjebak dalam sistem sosial di Jogja seperti lahirnya perilaku feodal. Artinya mereka nggak berpikir tentang ukuran-ukuran film harus begini atau begitu. Nggak peduli sebesar apa pencapaian sehingga minta dihormati setelah meninggalkan jejak kebudayaan yang cukup penting bagi sineas muda wabil khusus para pelajar.

"Kami enggak tahu bagaimana pencapaiannya, yang penting menghidupi ruang ini agar bisa terus digunakan bersama. Jogja itu asyik sebenarnya, kita bisa bebas tanpa beban bikin film. Nggak harus ada ukuran-ukuran harus begini atau seperti film itu. Soal adanya circle tertentu, ya kapan-kapan kita membongkarnya," tandas Tomy Taslim.
 

Instagram:

 

 

Geng...

David Hanan, dalam penelitian yang dibukukan berjudul Cultural Specificity in Indonesian Film: Diversity in Unity menggelantarkan banyak fakta menarik tentang perfileman di Indonesia. Indonesia, tulisnya, perfileman Indonesia telah melalui tiga babak: Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), dan pasca reformasi. Tiap babak banyak melahirkan sutradara yang menuangkan kritik lewat film. Teguh Karya satu di antaranya.

tahun 1985, Teguh menulis sekaligus menyutradarai "Secangkir Kopi Pahit". Film itu disebut Hanan sebagai karya inovatif pada masa itu karena menggunakan struktur kilas balik. Film ini menggambarkan nasib orang-orang desa yang 'dipaksa' keluar dari kampung halamannya menuju wilayah lain. Teguh waktu itu tengah mengkritik kebijakan transmigrasi Orba yang lebih banyak melahirkan penderitaan.

Ada pula Sjuman Djaya juga memberikan kontribusi penting dengan memproduksi film-film yang memperkaya kritik sosial dalam perfilman era Orde Baru. Salah satunya adalah "Si Mamad" (1973) yang menyindir praktik korupsi pada kalangan birokrat. Sebelas tahun kemudian, a merilis "Kerikil Kerikil Tajam", menggambarkan betapa kejamnya Jakarta terhadap para perempuan desa yang sedang mencari pekerjaan.

Pasca reformasi, hampir semua pegiat film berlomba-lomba menumpahkan kritik yang tak pernah meluncur telengas di bawah Orba. Produksi film tambah. Dari yang bioskop sentris sampai film pendek. Ruang-ruang pemutaran juga tumbuh. Kinoki salah satunya. Kinoki, kolektif yang didirikan mendiang Elida Tamalagi pada 2005 merupakan sebuah ruang putar alternatif (sosial) untuk para sineas dan penikmat film.

Pandangan Henri Lefebre terhadap ruang barangkali cukup tepat menggambarkan ruang dalam di benak anak-anak Kinoki ini. Bagi Lefebre, ruang sosial tidak diproduksi untuk dibaca atau diraih melainkan lebih baik dari itu. Tempat hidup bagi manusia, dengan darah dan daging. Hidup penuh gairah dalam konteks urban mereka masing-masing.

Pemaparan Adrian Jonathan Pasaribu, Manajer Program bioskop Kinoki (2007-2010) ketika ngobrol santai sembari mengenang Kinoki dengan YK48 memang mengarah ke sana. Kinoki punya posisi penting dalam kultur komunitas film pasca reformasi, khususnya di Yogyakarta. Mereka tidak hanya mengkritik film tetapi juga menguliti ide dari pembuat film itu sendiri.

"Semua bisa datang ke Kinoki. Basisnya memang komunitas. Bikin pemutaran atau diskusi di sana tanpa ditarik biaya. Ruang untuk mempermudah akses terhadap perfileman bagi pegiat-pegiatnya, soalnya di luar sana akses masih sangat terbatas. Ruang untuk cari teman dan menambah pengetahuan begitu pula dengan kritik," kenang Adrian.

Di luar heroisme itu, ada kebiasaan keren di Kinoki. Narasumber atau pegiat film harus siap dikuliti di sana. Wacana yang sampaikan lewat film tidak tunggal. Artinya selalu ada wacana lain yang menandingi. Cara anak-anak Kinoki menyampaikan kritik juga cukup telengas. Banyak yang disemprot habis-habisan lalu terpanggang tinggal rangka sehingga menggelar diskusi film di sana adalah tantangan besar yang tidak setiap orang bisa mengatasinya. Barangkali Teguh dan Suman Djaya juga bakal dikuliti andai Kinoki sudah muncuk di puncak karier mereka.

Bukankah hal yang aneh bila sineas mengkritik sesuatu dalam film tetapi asing terhadap kritik itu sendiri. Saat ini kita akrab dengan kondisi itu. Beberapa sineas berang ketika filmnya mendapat komentar atau ulasan pedas padahal juga memuat kritik. Sebagian lainnya diplomatis. Minta ada solusi setelah kritik. Padahal kritik itu sendiri tidak biner, bukan benar-salah atau hitam-putih melainkan upaya meletakkan film dan sineas sebagai kajian.

Dengan kata lain, film tidak hanya sebagai produk hiburan semata, namun ada sisi-sisi lain seperti ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan. Kesadaran tersebut hanya bisa muncul dengan adanya penyadaran lewat literasi audiovisual.

Gairah-gairah semacam itu hadir di Kinoki tiap hari. Adrian cerita, Kinoki juga melepaskan diri dari banyak ukuran akademis ketika mengupas film. "Saya terkenang beberapa momen. Ketika pemutaran, simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan suatu kota hadir di sana, misalnya tugu atau Malioboro untuk Jogja. Langsung disemprot tuh, 'emang Jogja itu cuma Malioboro' atau 'emang Jakarta cuma Monas', seasyik itu," kenangnya.

Kinoki sendiri terus beroperasi hingga akhirnya tutup pada 2011. Penutupan Kinoki diikuti peristiwa yang jauh lebih menyedihkan: Elida Tamalagi, meninggal akibat sakit pada 13 September 2011, hanya dua hari sebelum menjalani ujian tesisnya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

***