Gengs..Gengs..

Sebaiknya sejarawan mulai mencatat kronik nekat dunia. Andai orang-orang tak nekat membacakan puisi Pablo Neruda saat berziarah di tengah kepungan tentara Jenderal Pinochet, barangkali ia hanya diingat sebagai penyair saja, bukan martir.

Bila Mishima dan para muridnya nggak nekat mengantar nyawa ke pos militer di jantung Jepang, barangkali negara itu sudah barat 100 persen. Jika geng Rengasdengklok nggak menculik Sukarno dkk, mungkin 17 Agustus tidak akan tercatat sebagai hari kemerdekaan Indonesia.

Beragam peristiwa itu adalah bukti bahwa diam tak selalu emas. Kebijaksanaan bukan pilihan terbaik ketika hidup dihadapkan berbagai persoalan. Kenekatan, suka atau tidak suka harus diakui faktor yang membuat anak-anak muda menciptakan masa depan. Dunia film juga banyak orang-orang nekad yang sukses besar mengubah kultur.

Andai Fajar Nugros tak membelot zaman, barangkali nasib film pendek selesai di lemari akademis. 

Awal tahun 2000an Fajar Nugros masih jadi 'anak bawang' di dunia film. Jogja waktu itu bingar dengan pemutaran film pendek dan dokumenter di ruang-kampus dan komunitas. Sineas juga lagi girang bikin screening lalu diskusi di ruang-ruang kolektif. Fajar dan kawan-kawan Buldozer yang tiap malam minggu merasa dikutuki Ahasveros tiba-tiba punya ide gila: bikin film lalu memutarnya di bioskop.

Yang lebih gila lagi Fajar Nugros memikirkan publikasi dan perut teman-temannya. Dipakailah modal sosial (baca: ngutang dulu) buat cetak banner, spanduk, poster lalu dipasang di banyak titik. Penonton yang datang lewat terkelolanya publikasi itu mencapai 500.

Mereka berduyun-duyun datang ke bioskop Mataram. Padahal filmnya itu diputar pagi hari, bukan prime time. Padahal bioskop kala itu masih jadi mimpi sebagian sineas muda. Bioskop terasa jauh sekali karena hanya memutar film-film Hollywood atau Hongkong.

Kelok Fajar Nugros itu tidak populer di masanya. Bisa dibilang dia adalah sineas yang cukup Ngindie waktu itu karena bioskop bukan pilihan dalam memutar film pendek atau dokumenter. Tapi kenekatannya itu membuktikan bahwa bioskop, semenjemukannya film, adalah medium yang tepat untuk memperluas penonton sehingga apresiasi karya lebih kaya. Impresi pun bebas sekalipun jatuhnya ontologis: baik-buruk, jelek-bagus, penting-nggak penting.

Orde Baru (Orba) punya banyak monster. Salah satunya Departemen Penerangan yang sangat menakutkan bagi perfileman Indonesia dan para sineas muda. Departemen yang lahir 1967 itu mencengkeram kerah para sineas agar tidak membuat film yang merekam realitas yang memalukan negara. Mereka dibeking sama militer juga sih. Kalau ada sineas yang melawan keputusan Departemen Penerangan ya bakal langsung berhadapan sama tentara. Serem.

Peter Cozzens, sejarawan Amerika pernah mencatat film-film yang dipermaslahkan Departemen yang buas di bawah pemerintahan Orde Baru (Orba) itu. Dari catatannya, ada sekitar 17 film di era Orba yang menuai kontroversi. Dari 17 film itu ada tiga yang bikin Departemen Penerangan muntab. 

Film pertama berjudul "Wasdri". Pas mau bikin film, produser wajib meminta izin ke Departeman Penerangan. Departemen ini akan menilai apakah naskah ini pantas atau tidak. Mereka kebakaran jenggot pas baca naskah "Wasdri", tentang pengadilan antara gelandangan dan pejabat di Jakarta. Naskah film ditolak dengan alasan mempertajam kesenjangan sosial.

Film kedua adalah "Nyoman dan Merah Putih". Ketika skenario diserahkan ke Departemen Penerangan, judulnya masih "Nyoman dan Presiden". Pihak Deppen nggak suka dengan judul awal. Namun produsernya nekad memproduksi film tersebut setelah mendapat izin Sekretaris Militer. Departemen Hankam juga bilang film itu tidak mengandung hal-hal yang negatif. Namun Departemen Penerangan tetap keberatan dengan judul itu karena beranggapan lembaga kepresidenan adalah lembaga istimewa yang tidak sepantasnya jadi label dagang.

Kasus paling terkenal adalah larangan edar terhadap film “Romusha” (1972) yang disutradarai oleh SA Kariem. Film ini isinya melukiskan kekejaman tentara Jepang semasa pendudukan. Film ini juga menggambarkan ratusan romusha dipaksa menggempur gunung, membuat lubang perlindungan, gudang bawah tanah, dan sebagainya. Berdalih memancing permusuhan antara Indonesia dan Jepang, Departemen Penerangan melarang film ini. Kopkamtib mengamininya dengan bilang film ini penuh dusta.

Pelarangan itu diduga punya motif politik yang kuat karena Orba sedang pedekate sama pemerintah Jepang untuk investasi di Indonesia. Dua tahun kemudian lahirlah peristiwa Malari, anak-anak muda demonstrasi menolak kerjasama itu.

Departemen Penerangan ini nggak hanya monster menakutkan bagi sineas yang menyelam di industri perfileman. Pegiat film di dunia mahasiswa juga merasakan ancaman serupa. Darwin Nugraha, pengembara, sekaligus empu dari banyak sutradara edan di Indonesia saksi hidupnya. Darwin yang waktu itu masih mahasiswa merasakan cengkeraman Departemen Penerangan itu. Komunitas dan UKM film di era Orba berada di bawah Departemen Penerangan. 

Mereka nggak bisa bikin film. Fungsinya cuma buat tempat pemutaran dan diskusi. Boring!

"Adanya departemen penerangan yang cukup lama gitu yang mengontrol semua jenis informasi bahkan sampai ke televisi sampai ke perfilman. Kebijakan-kebijakan itu kemudian seperti juga membelenggu gitu," kenang Darwin.

Reformasi jadi angin segar untuk pegiat film, terutama anak-anak muda di Jogja. Mereka sedikit lega karena tak lagi diposisikan sebagai objek atau konsumen film (Baca: Propaganda vs Propaganda). Mereka mulai bikin film sendiri tanpa takut dimakan monster. Nggak perlu izin juga ke militer, maklum setelah reformasi lembaga yang berbau Orba disorot dunia. 

"Kami sebagai anak yang benar-benar tidak tahu peta, tidak tahu sejarah akhirnya bergerak dengan cara sendiri tahun 99 kemudian karena ada alat namanya Sinema VHS kita mencoba bagaimana cara membuat film sendiri," sambung Darwin.

Namun Jogja nggak punya sekolah film. Darwin dan para sineas muda hanya bermodal nekat. Barangkali itulah warisan Orba yang sangat menyesakkan bagi sineas setelah dikekang bergerak selama berpuluh-puluh tahun. Pembuat film di Jogja setelah era reformasi makin banyak. Namun nggak ada yang bisa mengedit di lingkar komunitas. Hanya ada satu tempat yang bisa jadi ruang belajar mengedit film, yakni rumah produksi shooting manten (pengantin).

Gengs..

Sudah kebayang kan bagaimana pentingnya rumah produksi itu dalam dunia perfilman pasca reformasi. Tanpa mereka, ide-ide gila dari sineas Jogja yang lahir pasca reformasi mungkin nggak akan terwujud. 

"Pasca reformasi, transferan CD shooting manten support sineas. Kalau habis bikin film editnya make komputer di sana. Fajar Nugros tuh dulu sering ngedit di rumah produksi shooting manten,” kenang Darwin.

Baca: (Posisi Fajar Nugros dalam Kronik Nekad Dunia)

Anak-anak Jogja nggak sekadar ikut tren. Dimotori Darwin dan kawan-kawan, anak-anak muda Jogka bikin banyak gebrakkan. Nastional Indie Film Video Festival salah satunya. Rasanya festival  itu yang terbesar tahun itu. Lalu tahun 2001 bikin pertemuan komunitas film se-Indonesia di Jogja, di Kaliurang. Ada sekitar 30 komunitas lalu dari sana lahir Forum Film Indonesia. Gebrakkan mirip-mirip YK48 itu salah satu alasan Jogja jadi skena penting dalam perfileman Indonesia!

Gengs..

Kami yakin Malapetaka 15 Januari (Malari) adalah momen yang bikin rezim Orde Baru (Orba) jadi galak setengah mati sama aktivitas anak muda. Maklum, Orba rezim traumatik. Mereka nggak mau pemberontakkan PKI 1948, kisruh politik 1965, dan demonstrasi besar mahasiswa 66 terulang lagi. Sebab, demokrasi dianggap bentuk sempura dari ketidakteraturan.

Setelah mengambing hitamkan Hariman Siregar dan kawan-kawan (cek google deh biar dikit ngerti) Orba bikin banyak produk dan program yang mengatur perilaku sampai aktivitas anak muda termasuk saat santai di ruang privatnya sendiri. Cita-cita, bahasa, pakaian, makan, sampai buang hajat diatur. Misi itu disebarkan lewat banyak cara dan medium.

Contoh? banyak! Bahasa misalnya. Di era Orba nama orang-orang yang menggunakan bahasa Tiongkok dilarang. Harus pakai nama Indonesia. Nggak boleh baca buku-buku atau majalah yang mereka anggap bahaya, salah satunya novel Pramoedya Ananta Toer. Tubuh adalah milik negara. Dilarang gondrong plus tatoan. Tahun 70an Orba merazia anak-anak muda berambut gondrong. Tahun 80an ada shock therapy bernama Petrus.

Berkesenian harus ikut ukuran sekaligus tafsir dari pemerintah. Departemen Penerangan jadi perpanjangan tangan mereka Gengs (Baca: Gegar Film Post-Departemen Penerangan). Solois yang bawain lagu menye nggak boleh rekaman atau tampil di TVRI. Mereka dituduh melenceng dari semangat pembangunan Orba. Teater bernasib sama. "Sampek Engtay" Teater Koma dilarang pentas di Medan tahun 80an. Pementasan serupa di Jakarta tahun 1990 juga disetop polisi tepat di hari ke-11 pementasannya. Film tak jauh beda. Badan sensor bernama Deppen itu benar-benar mengerikan.

Rakyat bagi Orba itu hanya eksperimen. Misalnya petani. Mereka dipaksa melupakan warisan nenek moyang demi meningkatkan produksi yang hasilnya enggak pernah mereka rasakan lewat program modernisasi pertanian.

“Seorang pembuat film harus datang ke tengah masyarakat. Melihat lalu berdialog dengan mereka, mengangkat masalah di masyarakat. Mereka (masyarakat) yang bicara, menjadi pelaku film, lalu menyuarakan suaranya sendiri. Itulah prinsipnya waktu itu,” —Puskat—

Puskat tak lepas dari kecurigaan dan tuduhan-tuduhan. Penyebaran informasi yang tak sejalan dengan Orba membuat Puskat sempat dilabeli lembaga komunis. Tuduhan paling berat waktu itu. Namun bagi Puskat tidak ada yang lebih menakutkan dari hidup yang tak mewariskan apa-apa. Mereka jalan terus, menyebarkan teologi pembebasan lewat banyak produk dan program sembari mengangkangi maut yang mengepung.

 Hai Gengs...

Jogja mulai normal nih. Jalanan makin padat. Motor dan mobil mulai berebut ruang dengan bus pariwisata yang memburu waktu. Mesin espresso di cafe-cafe kembali bekerja, mendesis seperti ular marah di punggung barista yang tengah melayani pesanan anak-anak muda.

Kantung-kantung kesenian mulai sibuk, terpacu banyak event yang terbilang sukses digas saat pandemi. Ruang publik mulai dibuka dengan syarat dan ketentuan—yang arbitrer. Begitu pun ruang privat, tak gagap lagi membuka pintu. Radio Boekoe tuh salah satunya. Jutaan arsip dan buku-buku di sana sudah bisa diakses offline sehingga kita bisa nyantai sambil baca-baca masa depan atau kembali ke masa lalu sambil menyeruput kopi bikinan sendiri atau dari. burjo yang berjarak 20 meter dari Radio Boekoe.

Supergrup YK48 sowan ke Radio Boekoe, markas besar Muhidin M.Dahlan alias Gus Muh, Sabtu (9/10) sore. Tim mulai jalan bikin film yang prosesnya nyaris serupa pembuatan peta zaman Jack Sparrow: menyatukan titik-titik terlebih dahulu sebelum menyambungkannya menjadi bentuk tertentu yang diperindah warna. Ketemu Gus Muh di Radio Boekoe itu wajib hukumnya gengs. Selain penulis, novelis, dan pegiat literasi, Gus Muh ini pengepul arsip yang jago baca zaman dari tumpukkan laporan, koran, sampai buku-buku yang nasibnya entah.

Jangan bayangkan penampilan Gus Muh seperti kiai dalam film-filmnya Hanung Bramantyo ya. Jauh banget! Gus Muh cukup trendi. Dia mengatur rambutnya macam Genji Takiya, Main Character, Crows Zero I & II: naik cepolnyq, berkelahi sudah! Wajahnya sangat mendukung pula! Woraaa worraaa worraaa! Dia ‘Gus’ yang trendi. Penampilannya kayak anak muda, kaosan dipadu hem bermotif batik tanpa kancing dengan jogger pants plus sneaker.

Oh iya, gelar ‘Gus’ Muhidin ini bukan tanda dia anak atau mantu kiai loh. Gelar itu semacam penghormatan dari temen-temen nongkrongnya karena banyak yang belajar—diistilahkan tongkrongan jadi nyantri—ke Gus Muh buat mengelola arsip lalu baca zaman dari arsip itu. Pas nyampe Radio Boekoe, anak-anak YK48 memang memosisikan diri sebagai santri di depan penulis “Tuhan Izinkan Aku Sebagai Pelacur” lengkap dengan keresek berisi gula, teh, kopi, peyek, dan makanan ringan lain, laiknya etika santri pedesaan sowan ke kiai.

Setelah basa-basi ramah tamah selayaknya bertamu ke rumah kiai—tanpa cium tangan—, YK48 langsung sakit kepala sama omongan Gus Muh. “Kalian ini berani betul bikin sejarah film, padahal ada bab yang gelap sekali. Kalau jadi (filmnya) enggak sekadar penting, tapi bisa jadi rujukan banyak sineas,” kata Gus Muh.

Sutradara YK48 Kiki Pea nyengir setelah mendengar komentar itu. Kiki yang ditemani Produser Rifqi Mansur Maya, sepertinya cukup terbakar dengan komentar periset Lembaga Kebudayaan Rakyat alias Lekra itu. Kiki bercerita panjang lebar tentang YK48 lalu mengelindankan kode agar Gus Muh membuka arsip dan kepalanya tentang peristiwa atau momen penting yang sejauh ini masih muram di pandangan penikmat—bahkan sineas—film Indonesia. Gus Muh, menangkap kode itu lalu mengeluarkan deretan fakta menarik.

Gengs..

Kronik film di Indonesia, suka tidak suka, percaya enggak percaya, memang muram. Dari arsip media, baik koran-koran di Jogja, buku, maupun hasil riset, perjalanan film di Indonesia tak seindah yang diarsip Google.

Perjalanan film di Indonesia itu sempat dipenuhi banyak terka dan terkam. Tuduhan-tuduhan yang bar-bar. Perkelahian jalanan yang memalukan. “Dari arsip-arsip lawas, sampai bakar-bakaran malah. Enggak hanya sindiran di media atau film antarsineas, gila enggak tuh,” cerita Gus Muh.

Kisah demi kisah dalam obrolan dengan sisipan gogon mengantar pada penemuan super penting: Hari Film Nasional. Sejarah mencatat 30 Maret ditetapkan Dewan Film Nasional sebagai Hari Film Nasional. Penetapan di tahun 1980an itu kabarnya diambil dari tanggal pengambilan gambar pertama “Darah dan Doa atau “The Long March of Siliwangi” (film perjalanan tentara Indonesia dari Jogja ke Siliwangi) yang dibikin Bapak Film Usmar Ismail melalui Perfini, perusahaan filmnya sendiri. Itu yang selama ini kita tahu kan? Padahal nih tahun 1964, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)—yang kerja kebudayaannya disukai Sukarno—menyepakati Hari Film Nasional pada 30 April.

Pernyataan itu mereka gaungkan di tengah berlangsungnya Festival Film Asia Afrika (FFAA) III di Jakarta. Enggak tanggung-tanggung, langsung di hadapan sepertiga dunia! Di depan Soekarno pula. Tapi fakta itu mendadak lenyap dari kronik film Indonesia setelah republik memasuki babak baru yang kita kenal dengan Orde Baru.

Enggak cuma itu yang tersingkap di sana Gengs...

Habis gelap terbitlah terang, kata Kartini. Tapi quote yang sering dikutip para buzzerRp atau mereka yang menemukan lalu memamerkan nasionalisme di feed Instagram tiap 21 April itu enggak berlaku pasca 65. Adanya habis gelap makin gelap.

Sejarah, yang ditulis pemenang menemukan bentuknya pasca 65. Kronik perfilman Indonesia ditulis oleh mereka yang menikmati rezim baru.  Sebagian sineas dan karya mereka ‘dihilangkan’ dari kronik film Indonesia. Kebiadaban semacam ini sebenarnya bukan hal baru di dunia. Tahun 30an Nazi membakar buku penulis berdarah Yahudi karena dipandang bertentangan dengan ideologi Nazi Pasca 65, Orde Baru melakukan hal serupa: memberantas memori kolektif orang-orang yang selamat lalu melanjutkan itu pasca 65. Brengsek emang!

Para sineas yang dekat dengan Lekra—sampai sekarang organisasi itu dituding terafiliasi dengan partai, padahal enggak—jadi hantu. Katot Sukardi misalnya. Beberapa judul filmnya memang sempat disebut-sebut. "Si Pintjang" (1952) yang diikutkan dalam Festival Internasional di Karlovy-Vary, Ceko tahun 1952 atau "Melati di Balik Terali". Namun hanya "Si Pintjang" yang raganya utuh. Selain itu zonk! Bagaimana rupanya, kisah asmara, pandangannya tentang film, sampai bagaimana dia meninggal, gelap.

"Sejarah kita adalah sejarah 'daftar'. Kotot adalah langganan daftar itu. Di film, ia adalah 'seniman daftar'. Di buku sejarah nasional, ia juga penghuni daftar 'hantu sejarah'," sambung Gus Muh.

Kita memang tidak hidup di perkelahian dan pengganyangan memori kolektif itu Gengs. Tidak tahu persis apa yang terjadi di film Indonesia sejak 48. Yang pasti, butuh keberanian sekaligus kenekatan besar untuk membicarakan lalu menaruhnya ke dalam film tanpa memosisikan sineas atau peristiwa sebagai lakon. Tanpa arsip keberanian itu hanya kata ganti dari bunuh diri.

Tim dokumentasi video highlight